EK-LMND Buka “Posko Rakyat” untuk Serap Tuntutan Masyarakat Terhadap Pemerintah Lhokseumawe dan Aceh Utara

LHOKSEUMAWE (KM) – Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara mendeklarasikan Posko Rakyat di depan Taman Riadah pada Selasa (27/02/2018).

Posko Rakyat itu bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dan tuntutan masyarakat, dan akan dibuka hingga beberapa hari ke depan dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB setiap harinya.

Ketua EK-LMND Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara Eri Ezi mengatakan, “Kegiatan ini merupakan bentuk aksi dan somasi awal dari kawan-kawan mahasiswa atas keprihatinan terhadap kondisi Pemerintahan Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe,” ungkapnya kepada awak media (27/02).

“Ini bentuk aksi dan pernyataan sikap kami terhadap Pemerintah Aceh Utara, karena dalam realitasnya kekayaan alam yang cukup melimpah masih belum dirasakan hasilnya oleh masyarakat khususnya Aceh utara hingga saat ini.”

“Kondisi Pemerintahan saat ini sangat memilukan, kekayaan alam yang melimpah ruah namun angka kemiskinan di Kabupaten dan Kota malah semakin meningkat. Ini seperti istilah ‘ayam hidup di lumbung padi mati kelaparan, itik berenang di air mati kehausan.’ Sangat miris melihat kondisi ini, semua ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua dan ini adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Eri.

Sementara Koordinator Lapangan Posko Rakyat Nazaruddin menyampaikan rasa keprihatinan yang sama terhadap kondisi di kedua Kabupaten dan Kota saat ini.

“Keadaan Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sekarang tidak terlepas dari pada KKN dalam sistem ketatanegaraannya serta oknum-oknum di Pemerintahan.”

“Saya sangat menyayangkan daerah yang dijuluki Petro Dollar ini menyandang predikat sebagai Kabupaten termiskin nomor satu se-Aceh berdasarkan data dari BPS [Badan Pusat Statistik],” ujarnya

“Jika nanti Pemerintahan tidak ada feedback terhadap apa yang kami desak bersama kawan-kawan atas dasar aspirasi masyarakat ini, maka langkah selanjutnya kami akan turun ke jalan dan kami harap ini menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik ekonomi kerakyatan yang berkepanjangan,” tandasnya.

Adapun tuntutan EK – LMND yang di sampaikan Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan juga Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Mendesak kepada Pemerintahan Aceh Utara untuk bersikap transparansi terkait informasi anggaran yang mana masyarakat berhak untuk mengetahuinya Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Mendesak Bupati Aceh Utara untuk segera mencairkan Dana Aparatur Desa di 852 Desa di Kabupaten Aceh Utara.

3. Meminta kepada Pemerintahan Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di di daerah dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, dan menjalankan Perekonomian Nasional/ Kerakyatan dalam upaya mewujudkan Demokrasi Ekonomi yang merata dan adil bagi masyarakat, sesuai pada pada Pasal 33 UUD 1945 .

4. Meminta kepada pihak Pemerintahan Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk menjalankan Pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Reporter: ZK
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*