Praktisi Hukum: “Kembali PD PPJ Kota Bogor Keluarkan Janji-Janji Palsu” 

KOTA BOGOR (KM) – Batas waktu relokasi pedagang Blok F Pasar Kebon Kembang Kota Bogor yang telah melaksanakan pengundian ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sudah disediakan yang ditetapkan 10 Januari 2018 ternyata tidak terealisasi kembali.
Sebelumnya, rencana tersebut dituangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan Perusahan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) 29 Desember 2018. 

Menanggapi kembali melesetnya rencana tersebut, praktisi hukum Budi Suryadi Putera SH mengatakan, “kembali terulang janji-janji PD PPJ untuk menyelesaikan permasalahan pedagang Blok F hanya kebohongan belaka,” ucapnya kepada Kupasmerdeka.com Senin 15/01/2018.

“Kebohongan terus diperlihatkan oleh PD PPJ kepada para pedagang sangat jelas ini sudah jadi bukti ketidakmampuan pejabat-pejabat PD PPJ untuk memberikan pelayanannya kepada para pedagang.”

“Kembali pertanyaan saya, kemana Walikota Bima Arya, yang sudah menerima aspirasi pegadang saat demo beberapa waktu lalu, kemana? Sibuk Pilkada kah? Sangat tak tahu diri jika menyalonkan kembali,” ketusnya.

“Jadi apa yang menjadi kehebatan Bima Arya mau jadi Walikota lagi, dengan urusan pedagang pasar saja tidak bisa menyelesaikan, dan masih banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan warga Bogor atas ketidakmampuan Bima Arya memimpin Kota Bogor 5 tahun ke belakang,” imbuhnya.

“Sementara Direktur Utama PD PPJ Kota Bogor Andri Latif mengatakan, diundurnya relokasi pedagang Blok F Pasar Kebon Kembang karena para pedagang akan menyampaikan aspirasi kepada jajaran terkait,” ungkapnya lewat pesan WhatsApp, Senin (15/01/2018).

“Relokasi ditunda, kami PD PPJ menunggu semua aspirasi pedagang kepada jajaran Polisi Pamong Praja (Pol PP), Dishub, UMKM  Lurah, Polsek. Tanggapan aspirasi pedagang tersebut akan kami sampaikan kepada Hakim mediasi untuk menjadi dasar langkah selanjutnya,” ujar Andi Latif.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*