Kantor Desa di Gunung Putri Pungut Hingga Rp 100 ribu untuk Bikin Surat Keterangan, Warga Teriak Pungli

BOGOR (KM) – Berdalih membantu permohonan SKCK di kantor Polsek, pemerintah desa di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, membuat Surat Keterangan Domisili hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi warga yang berdomisili di luar daerah.

Hal itu dialami oleh pemohon bernama Puji (29), warga asal Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dirinya menjadi korban lungutan liar (pungli) pelayanan kantor Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, dengan membayar Rp 50 ribu untuk pembuatan dua surat, yakni Surat Keterangan Domisili dan surat keterangan pembuatan SKCK yang dibuatkan pada Jum’at (15/12/2017) lalu.

Disinyalir, semua desa se-Kecamatan Gunungputri melakukan hal yang sama, yaitu mempersilahkan pemohon dari luar daerah untuk membuat surat keterangan domisili di kantor desa dan surat keterangan pembuatan SKCK untuk digunakan di kantor polsek setempat.

“Staf Desa Tlajung Udik bilang surat keterangan domisili dan keterangan pembuatan SKCK berdomisili luar daerah bisa untuk melakukan pelayanan SKCK di kantor polsek setempat, tapi nyatanya tidak bisa,” terang pengakuan Puji, Selasa (26/12/2017) di kantor Polsek Gunungputri yang kebetulan pelayanan SKCK sedang libur.

Dirinya mengaku disuruh membayar uang sebesar Rp. 50 ribu untuk pembuatan dua surat keterangan tersebut. “Saya disuruh bayar mas, seharusnya pihak desa memberitahu kalau surat keterangan ini tidak bisa untuk buat SKCK di kantor polsek jika kartu kependudukannya dari luar daerah, kan awalnya saya bilang mau buat SKCK,” keluhnya.

Di tempat yang sama, hal serupa juga dialami warga berdomisili luar daerah lainnya yang datang ke kantor Polsek Gunungputri yang hendak membuat SKCK. Banyak pemohon yang ditolak oleh pihak pelayanan SKCK di kantor Polsek lantaran surat keterangan domisili dan keterangan SKCK tidak sesuai dengan KTP yang bersangkutan.

Selain Puji, hal serupa juga dialami oleh pemohon warga dari luar daerahnya yang hendak membuat SKCK di kantor Polsek Gunungputri. Mereka yang datang ke kantor polsek membeberkan bahwa di Desa Ciangsana, bahkan pemohon berdomisili KTP luar daerah ditarifkan untuk membayar Rp 80 hingga 100 ribu membuat dua surat keterangan tersebut.

Berbanding jauh dengan penetapan tarif kedua instansi tersebut, untuk pelayanan SKCK di kantor Polsek se-Kabupaten bogor hanya dengan nominal Rp 30 ribu.

Berhubung hari Selasa (26/12/2017) instanti pemerintah libur bersama tanggal merah, pihak pemerintah Desa Tlajung Udik maupun Kecamatan Gunungputri belum bisa dimintai keterangannya.

Reporter: Yudhi/RED
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*