Pemenang Tender PLTU Jeranjang Terkena OTT, PLN Wilayah NTB Klaim “Mustahil” Batalkan Kontrak

PLTU Jeranjang, Nusa Tenggara Barat (stock)

MATARAM (KM) – Polda Kepri menangkap Kepala DLH Kota Batam berinisial DP dan seorang pengusaha limbah, AM, Senin lalu. AM adalah Direktur PT. TBS, yang memenangkan lelang atas pekerjaan tank cleaning kapal di laut senilai Rp 4 miliar. Perusahaan ini juga memenangkan lelang pengangkutan limbah B3 PT. PLN Wilayah NTB.
Keduanya ditangkap berikut barang bukti yang diamankan berupa berkas dan uang tunai senilai Rp 35 juta di rumah DP di Komplek Pengairan No. 06 RT 06, RW 012 Sungai Harapan Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang. Diketahui AM selaku Dirut PT. TBS memenangkan tender pengangkutan limbah B3 produk PLTU Jeranjang Lombok Barat.

Bagaimana nasib kelanjutan tender dengan PLN Wilayah NTB? Seorang sumber menyebut, harusnya tender dibatalkan dan pemenang digugurkan.
‘’Karena praktis perusahaan itu di-blacklist karena memenangkan pekerjaan dengan cara melanggar aturan,” sebut sumber. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bersikap dan memberikan rekomendasi pembatalan lelang.

Sementara itu, pihak PLN mengklaim tidak ada masalah. Humas PT. PLN Wilayah NTB, Fitriah Adriana mengakui bahwa perusahaan yang kena OTT di Batam itu sama dengan perusahaan yang memenangkan tender pengangkutan limbah B3 PLTU Jeranjang.

‘’Kami juga sudah mendengar. Kami juga sudah mengecek, perusahaan terkena OTT itu memang perusahaan sama, PT. TBS. Sedangkan kami sudah menandatangani kontrak, PT. TBS yang merupakan langsung kantor cabang di Lobar,’’ terang Fitriah pekan kemarin.

Posisi hubungan pihaknya dengan PT.TBS yang sudah sampai tanda tangan kontrak. Dia mengklarifikasi, hubungan kontrak bukan dengan PT. TBS pusat, tapi Kantor Cabang Lobar.

“Direkturnya memang sama, tapi yang bekerja itu di daerah. Tidak ada pengaruh sama sekali dengan kontrak kami,”  tandasnya.

Ditanya soal potensi pembatalan lelang dan menggugurkan pemenang tender, ia mengatakan “mustahil” dilakukan pihaknya. “Apalagi tender sudah dimenangkan sesuai aturan oleh PT. TBS, ditindaklanjuti dengan kontrak kerjasama,” katanya. 

“Tidak ada kekhawatiran selama aturan kami laksanakan dengan benar. Kami berharap, berita itu tidak disangkut pautkan dengan Jeranjang. Kalau ada kesalahan di daerah lain, tidak ada sangkut paut dengan NTB,” tandasnya.

Pembina LSM Badan Pengawasan KPK, Kasihhati, ketika diminta pendapat tentang hal tersebut mengatakan “sudah jelas-jelas dalam aturan dan surat perjanjian kerja (Tertuang dalam rencana kerja no 021/RKS/REN-OPHAR/SPL/2017)
bahwa perusahaan yang berurusan dengan hukum tidak bisa ikut tender dan apabila sudah menang tender harus batal karena hukum,” ujarnya.

“Saya heran kenapa PLN Mataram terkesan melidungi orang dan perusahaan orang melanggar hukum, tapi kita harus tetap menyikapi hal ini dengan praduga tak bersalah,” paparnya menutup pembicaraan.

*Red

Leave a comment

Your email address will not be published.


*