Ogah Ganti Rugi Untuk Jalan Geopark Ciletuh-Pelabuhan Ratu, Pemprov Jawa Barat Dituding “Rampas” Hak Warga

Bukti tanda terima surat yang sudah dilayangkan ke berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Kamis 16/11 (dok.KM)
Bukti tanda terima surat yang sudah dilayangkan ke berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah Kamis 16/11 (dok.KM)

SUKABUMI (KM) – Akhir-akhir ini masalah pertanahan mulai banyak mendapat sorotan dari berbagai media massa, terutama bagaimana untuk menentukan harga patokan tanah yang terkena pembebasan atau terkena proyek-proyek pemerintah.

Ketua Koordinator Warga Sukabumi mengancam akan melakukan gugatan atas dugaan pelaggaran yang dilakukan Gubernur Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan setelah dirinya menerima surat dari Komnas HAM RI. 

Menurut Alie Simaung, dalam waktu dekat ini bila masih tidak ada tanggapan yang serius dari Gubernur Jawa Barat sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas pembangunan jalan mega proyek Geopark Ciletuh-Palabuhan Ratu maka pihaknya akan melakukan gugatan. 

“Kami akan menggugat Gubernur Jabar (Ahmad Heryawan),” ungkapnya kepada kupasmerdeka.com, Kamis (16/11). 

Ia menjelaskan, hak-hak warga yang lahannya dilintasi pembangunan mega proyek tersebut “sudah dirampas” oleh Gubernur Jawa Barat.

“Sudah dua kali kami melayangkan surat baik yang ditujukan ke Gubernur langsung maupun ke pihak terkait lainnya, tapi sampai saat ini, surat aduannya belum juga ada direspon sama sekali dari pihak-pihak terkait,” sambung Alie.

“Kami melihat bahwa Gubernur maupun Kepala Balai BPJ II Sukabumi buta mata dan hatinya, meraka tidak melihat bagaimana penderitaan rakyat di bawah.”

Saat ditanya bagaimana tanggapan dari Kepala Balai sendiri, Alie menjawab bahwa Kepala Balai BPJ II Sukabumi hanya mengatakan dari atasnya tidak ada penggantian lahan yang terpakai untuk pembangunan jalan itu.

“Eriyanto selaku Kepala Balai hanya bisa cuci tangan dengan jawaban, tidak ada ganti rugi lahan.”

Sementara itu undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sudah menjelaskan bahwa ada ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah untuk melakukan melakukan ganti rugi lahan yang “layak dan adil” kepada masyarakat.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*