Agus Hermanto: “Status Tersangka Setnov tidak Pengaruhi Kinerja DPR” 

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (dok. KM) Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Terkait kasus ketua DPR Setya Novanto yang ditersangkakan kembali oleh  KPK, wakil ketua DPR Agus Hermanto mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan semua kepada penegak hukum KPK dan kepada proses hukum yang ada. Hal itu diungkapkan Agus saat ditemui wartawan Senin 13/11, di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta.

“Yang penting seluruh wakil-wakilnya bisa masuk karena rapat paripurna harus dihadiri 2 orang pimpinan dan untuk rapat pimpinan minimal 3 orang sehingga apabila kuorum itu telah terpenuhi semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita tentukan,” jelas Agus, menegaskan kembali bahwa kasus yang menjerat Setnov tidak akan mengganggu kinerja Dewan.

Terkait kemungkinan penggantian pimpinan DPR, politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa itu sepenuhnya wewenang fraksi yang bersangkutan dan sudah ada aturan-aturannya. “Ini sesuai  juga dengan aturan yang ada di dalam UU MD3 dan yang kita ketahui pimpinan itu bisa diganti secara langsung, apabila misalnya berhalangan tetap, terkena kasus hukum dengan posisi yang sudah inkrah dan tentunya hal-hal yang berhalangan tetap, misalnya sakit sehingga tidak bisa melakukan kegiatan, selama kriteria tadi itu tentu diserahkan kepada Fraksi yang bersangkutan,” tambahnya. 

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dalam skandal e-KTP. 

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Pasal yang disangkakan terhadap Novanto yakni Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*