“Preman Proyek” Masih Jadi Masalah Utama Proyek Pengadaan Pemerintah

Koordinator Investigasi LSM Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman (dok. KM) Koordinator Investigasi LSM Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Dalam proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah, salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah persekongkolan yang dilakukan oleh oknum pengusaha. Salah satunya adanya perusahaan yang mengikuti proses lelang namun dikendalikan oleh satu orang yang sama, “preman proyek”.

Menurut pengamat kebijakan publik Jajang Nurjaman, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya menerangkan bahwa salah satu perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa, “sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain,” kata koordinator investigasi Center for Budget Analysis (CBA) itu melalui pesan singkat yang diterima KM, Selasa (31/10).

Lebih lanjut, kata Jajang, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan indikasi adanya persengkongkolan antara lain adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang jasa yang berada dalam satu kendali.

Dia menjelaskan, indikasi tersebut mengacu kepada larangan yang diatur dalam pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. “Seseorang dilarang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu bersamaan merangkap jabatan yang sama pada perusahaan lain atau pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama,” ujarnya.

“Hal di atas wajib menjadi catatan penyedia proyek khususnya Pokja ULP, jika indikasi tersebut ditemukan maka Pokja ULP dapat menjatuhkan sanksi berupa pengguguran penawaran, pencairan jaminan penawaran dan disetorkan ke kas negara, serta diusulkan pengenaan daftar hitam kepada Kuasa Pengguna Anggaran,” tutupnya.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*