Camat Sukamakmur: Kades Dilarang Berpolitik Praktis

Camat Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Zaenal Azhari (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kepala desa adalah bagian dari pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (‘UU Desa’). Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa.
Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala desa/desa adat antara lain adalah pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Jadi, sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, kepala desa ini dilarang untuk berpolitik apalagi menjadi pengurus partai.

Aturan eksplisit yang mengatur larangan kepala desa untuk menjadi pengurus partai politik ini terdapat dalam Pasal 29 huruf G UU Desa. Tujuannya semata-mata agar tidak ada unsur politik dalam memimpin masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Camat Sukamakmur, Zaenal Azhari, menegaskan bahwa kepala desa bisa benar-benar memposisikan diri sebagai penyelenggara pemerintah. “Sehingga harapan kita mereka (kades red.) harus netral berada di tengah-tengah, siapapun nanti yang menjadi kepala daerah itulah pimpinan kita yang harus kita hormati, loyalitas dan membantu kepada pimpinan untuk menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya, Senin (23/10/2017).

Jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan kades dalam berpolitik praktis, Camat Sukamakmur menambahkan maka terdapat sanksi tegas dan permasalahan tersebut akan diserahkan kepada Satgas yang berada di Pemkab Bogor.

Lebih lanjut, Camat Zaenal juga menjelaskan terkait sosialisasi pemerintah kecamatan menjelang Pilkada Bupati Bogor mendatang, pihaknya di tingkat kecamatan sifatnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pilkada.

“Tahapan pertama tersebut sedang pembentukan Panwas dan PKK, kemudian selanjutnya kita intruksikan kepada para desa, kira-kira membutuhkan berapa TPS di setiap desa. Karena secara aturan maksimalnya 300, jadi kita sekarang sudah melangkah ke tahapannya, walaupun secara gongnya Pemkab baru sosialisasi,” imbuh Camat Zaenal kepada kupasmerdeka.com.

Reporter: Yudhi/red
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*