Bupati Tapanuli Utara Dituding Bertindak Sewenang-wenang dan “Lenyapkan” 2 Desa dari Sejarah

Tim LBH BARA JP yang dipimpin Dinalara Butarbutar (dok. KM)
Tim LBH BARA JP yang dipimpin Dinalara Butarbutar (dok. KM)

​MEDAN (KM) – SK 44/Menteri kehutanan-II/2005 yang menunjukkan areal hutan di wilayah Propinsi Sumatera utara seluas 3.742.120 Ha dianggap telah “mencaplok”  lahan yang secara turun temurun digarap masyarakat. Areal hutan dalam SK tersebut mencakup wilayah perkampungan, perkotaan, perkantoran, tanah adat, tanah perkuburan, perkebunan dan pertanian, dan bahkan mengakibatkan 50-75% tanah di Tapanuli Utara menjadi wilayah kehutanan. 

Hal ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat Tapanuli Utara, terlebih karena SK tersebut didasarkan kepada foto udara tanpa menunjukkan batas yang jelas, sehingga masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanahnya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kehutanan. 

“Sementara Dinas Kehutanan tidak dapat memberi rekomendasi karena tidak tahu mana tanah masyarakat dan mana areal hutan, ” kata Dinalara Butarbutar, direktur eksekutif LBH BARA JP melalui keterengan pers yang diterima KM, Sabtu (7/10).

Dia pun menjelasakan, akhirnya masyarakat Tapanuli Utara melakukan uji materi sehingga SK 44 Menhut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan terbit SK 579/Menhut tanggal 24 Juni 2014 yg mengurangi luas hutan menjadi 3.055.795 Ha, dengan pengurangan luas 700.000 Ha,  maka untuk perlindungan tanah adat diterbitkan Permendagri no. 52/2014 dengan dasar penerbitan guna menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.

“Maka sebagai upaya penyelesaiannya maka diterbitkan peraturan bersama 4 menteri: Mendagri, Menhut, Menteri PU dan Kepala BPN tentang cara penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Yang intinya akan melakukan inventarisasi batas-batas hutan sehingga dapat diketahui dengan pasti mana yang menjadi wilayah hutan negara, mana yang menjadi wilayah hutan adat,” ujarnya.

Menurutnya, terhadap hutan adat kepemilikan masyarakat adat, dapat dilakukan tiga hal, yaitu dimohonkan, diakui dan ditegaskan. “Untuk tanah yang belum pernah dikuasai oleh masyarakat adat dapat dimohonkan, tanah yang dikuasai secara turun temurun dapat diminta pengakuan, bagi yang telah memiliki sertifikat dapat diberi penegasan,” sambung Dinalara. 

Namun, menurut advokat itu, ironisnya, sampai saat ini SK bersama 4 menteri tersebut tidak terlaksana, sementara “raja-raja kecil seperti Bupati Tapanuli Utara dapat berbuat kesewenang-wenangan terhadap tanah adat dengan memberikannya kepada pihak ketiga.” 

“Sebagai contoh Bupati Tapanuli Utara membuat surat keputusan bahwa lahan seluas 300 Ha menjadi aset Pemda Tapanuli Utara dan menyerahkan ke Angkasa Pura II untuk menjadi Bandara Silangit berdasarkan SK 579, tanpa melalaui prosedur yang tepat yaitu membentuk panitia, dan memohonkan ke pihak BPN. Dan hasilnya dua desa di sekitar Bandar Udara Silangit yaitu desa April Sabungan dan Pohan Tonga lenyap dari sejarah,” ungkapnya.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*