KUPAS KOLOM: Murahnya Nyawa di Era Globalisasi

Myanmar Perburuk Citra ASEAN Sebagai Kawasan Toleransi Terbaik Asia

Oleh: Muhammad Ichsan*

Negara Myanmar adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam 10 Negara ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). Negara seluas 680 ribu kilometer ini telah diperintah oleh pemerintahan junta militer sejak kudeta tahun 1988. Negara berkembang ini memiliki populasi sebanyak 50 juta jiwa, dengan ibu kota Negara ini yang sebelumnya terletak di Yangon kini telah dipindahkan ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005.

Rohingya. Salah satu kelompok etnis yang beragama Islam yang tinggal di utara Rakhine, banyak yang telah mengungsi ke Bangladesh atau Thailand. Kondisi yang dialami kelompok etnis ini sangat menyedihkan, tidak diakui peradabannya dalam negaranya sendiri. Begitulah kita melihat fakta lapangan atas segala kejadian pengusiran paksa oleh pemerintahan Myanmar. Bahkan pemerintahannya dengan tegas mengatakan mereka suku pendatang dan mengganggu stabilitas negara.

Melihat konflik Rohingya yang berkepanjangan bermula dari ekspansi junta militer Myanmar terhadap wilayah Rakhine sebagai wilayah yang diklaim pemerintah Myanmar memiliki potensi sumber daya alam minyak bumi, maka mereka melihat sebuah halangan dimana mayoritas wilayah tersebut didiami sebuah suku bangsa yang menduduki kawasan pesisir hingga memanjang mengikuti geografis negara, itu adalah sebuah ancaman terhadap teritorial serta ketahanan energi negara tersebut.

Siapapun akan prihatin serta marah dengan segala tindakan Junta Militer Myanmar. Ini adalah genosida, membasmi bangsa minoritas bagaikan membunuh gerombolan tikus ibarat hama, serta aib bagi bangsa Myanmar itu sendiri.

Menjadi pertanyaan, ke mana sosok peraih Nobel Perdamaian? Sejumlah peraih Nobel, termasuk di antaranya eks Uskup Agung Afrika Selatan, Desmond Tutu dan Malala Yousafzai mengkritik pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi atas kekerasan berdarah terhadap minoritas Rohingya. Kritik tersebut disampaikan melalui sebuah surat terbuka kepada Dewan Keamanan PBB.

Dalam surat terbukanya, 23 aktivis, termasuk para peraih Nobel perdamaian itu, memperingatkan bahwa serangan militer ke Rakhine telah menewaskan ratusan orang termasuk di antaranya anak-anak, pemerkosaan terhadap sejumlah perempuan, pembakaran rumah, dan penangkapan warga sipil secara sewenang-wenang (Liputan6.com, 2016).

Maka bisa dikatakan untuk saat ini negara Myanmar bukan negara yang aman untuk menegakkan toleransi apalagi menjaga sebuah “nyawa” orang baik. Berbeda dengan kebijakan negara Filipina yang dicetuskan oleh Presiden Duterte, “Membasmi 1 nyawa bandar Narkotika sama dengan menyelamatkan 1000 nyawa”. Itu jelas kebijakan pemimpin yang dihujat Internasional namun ketegasan menjaga negerinya dari peredaran narkotika yang mewabah.

*Pengamat Sejarah Sosial Asia Tenggara