Komisi III: OTT KPK Tanpa Bukti yang Cukup Adalah “Tindakan Terlarang”

Politisi senior Partai Golkar Bambang Soesatyo (stock)
Politisi senior Partai Golkar Bambang Soesatyo (stock)

JAKARTA (KM) – Agenda Rapat Komisi III DPR RI hari ini 5/9 dijadwalkan dengan Kejaksaan Agung, dengan Komisi III turut meminta dihadirkan Kasi Intel dan Kasi Primsus terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap pegawai Kejaksaan.

Ketua Komisi III DPR mengatakan bahwa yang dilakukan KPK terhadap dua pegawai kejaksaan adalah tindakan yang “terlarang”.

“Kenapa terlarang? Karena KPK salah tangkap, dan kemudian dua orang ini dilepas,” ucap Bambang Soesatyo saat jumpa pers, Selasa 5/9 di ruang Komisi 3 DPR RI.

Bambang menjelaskan, dalam rapat tadi pagi, Jaksa Agung mengutus JAM Intel untuk mewakilinya.

“Kami tadi bertemu dengan dua orang jaksa yang diduga awalnya melakukan tindak pidana korupsi yang ditangkap di tempat kerjanya kemudian dibawa ke Polres Pamekasan lalu kemudian dibawa ke Polda Jawa Timur, namun tidak cukup bukti maka yang bersangkutan dilepas kembali tanpa penjelasan lebih lanjut,” papar Bamsoet.

“Nah yang mereka sayangkan hak-hak perdata mereka langsung hancur, kehormatan dan harga diri dari pada lembaga Kejaksaan menurut mereka ikut tercoreng karena pada saat akan dibawa mereka berpakaian dinas, kalau ia melakukan tindak pidana korupsi ya mungkin tidak jadi masalah, tapi kemudian tidak ada bukti-bukti yang cukup lalu dilepas,” sambungnya.

Politisi Golkar itu meyakini, operasi tangkap tangan yang “terlarang” ini dilakukan dengan tidak hati-hati dan sebaiknya di evaluasi kembali. “Jangan menjadi penzaliman terhadap orang lain,” ucapnya.

Bambang menghimbau agar KPK siapkan bukti yang cukup sehingga tidak ada harkat orang lain yang kemudian hancur dan hak asasinya terganggu.

“Ini juga menjadi masukan nanti untuk … Pansus Hak Angket,” lanjutnya.

Adapun Bambang mengaku Komisi III selalu “mendukung” OTT-OTT yang dilakukan, namun harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh ada lagi yang dilakukan secara “serampangan”.

“Jaksa-jaksa ini penegak hukum juga, penyidik juga, dan mereka paham betul bagaimana proses pelanggaran hukum dan mereka merasa itu bukan OTT, tapi penculikan dan perampasan karena handphone nya diambil walaupun dengan cara halus [disita], tapi tidak ada bukti yang cukup menghubungkan dia dengan kejadian perkara, itu yang disampaikan mereka ke Komisi III,” ucap Bambang.

Bambang Tegaskan Kembali Legitimasi Pansus Hak Angket

Menyusul putusan PTUN bahwa Hak Angket yang digulirkan DPR terhadap KPK merupakan hak konstitusional DPR, Bamsoet juga menegaskan kembali bahwa Hak Angket tersebut sesuai dengan konstitusi.

“Kita tinggal menunggu hari ini ada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan hal yang sama, mudah-mudahan kami berharap juga bahwa MK jernih bahwa apa yang kami lakukan Pansus ini sesuai dengan konstitusi dan sudah dimuat dalam lembaran Negara. Pemerintah sendiri juga tidak mempersoalkan, Kapolri mendukung penuh keberadaan Pansus ini, Jaksa Agung juga mendukung penuh dan kami sudah pernah mendatangi dua lembaga penegak hukum itu, hanya KPK yang memang kita belum ketemu karena kita undang berkali-kali tidak datang karena pimpinan KPK mempersoalkan keberadaan Pansus,” jelas Bambang.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: