Fahri Hamzah: “Banyak Sekali Skandal di KPK”

JAKARTA (KM) – Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah menilai bahwa independensi KPK ditafsirkan oleh pihak KPK sebagai kebebasan untuk berbuat semaunya. “KPK itu kan mendefinisikan independensinya dengan menggeledah sendiri, menyita sendiri, menyimpan sendiri, menghitung sendiri, kemudian dia menjual sendiri. Gak boleh itu,” ujar Fahri, Jumat 22/9 di gedung DPR-RI, Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Fahri, sudah ada lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menangani harta sitaan, barang bukti dan rampasan. “Itu ada metodenya di dalam hukum kita,” kata mantan politisi PKS itu.

“Baik hukum pokok maupun hukum-hukum yang muncul setelahnya, termasuk juga cara memperlakukan saksi ya,” terang Fahri.

Fahri mengaku sangat heran, kenapa KPK selalu bertindak “serba sendiri”.

“KPK itu selalu bertindak sendiri, di entertain sendiri, dibayar juga sendiri, diajak plesir sendiri, diarahkan sendiri, disuruh ngatur sendiri, diintimidasi sendiri, disekap sendiri, ya istilah dia dilindungi sendiri, kemudian dia ambil keuntungan sendiri, dan digarap sendiri. Itu tindakan sepihak,” ucap Fahri.

Menurutnya, sikap KPK seperti “negara dalam negara”, karena sudah tidak mau lagi percaya dengan lembaga lain.

Fahri meyakini, banyak hal yang terjadi di dalam KPK itu sendiri, kalau diungkap banyak sekali skandal di KPK. “Inilah yang mereka takuti, makanya mereka takut kalau investigasinya tim angket ini berjalan terus, karena ini akan terbongkar semua,” sambungnya.

“Laporan banyak sekali, tentang penyidik-penyidik [KPK] yang sudah dilaporkan karena bermasalah, tapi mereka melakukan intimidasi balik kepada penegak hukum, akhirnya mereka gak diproses … ada yang terlibat narkoba ada yang terlibat korupsi ada yang meras, itu saya dapat laporannya,” terang Fahri.

Apresiasi “Sinyal Dukungan” Presiden

“Saya sangat berterima kasih terhadap ketegasan presiden khususnya, karena beliau tidak mau berkonsultasi karena ini dalam proses, karena prosesnya sedang berjalan. Jadi saya kira presiden melakukan sesuatu yang positif, jadi sikap beliau untuk belum mau bertemu dengan anggota Pansus dan juga pimpinan Dewan, dalam hal ini, saya kira saya menyambutnya positif ya,” tutur Fahri.

“Artinya presiden membiarkan apa yang sekarang ini terjadi, biarlah menjadi domain DPR, dan menurut saya DPR dan Presiden dalam hal ini dia mengerti apa yang dilakukan DPR dan saya kira Pansus ini harus terus tekun bekerja karena sinyal dukungan dari presiden yang begitu kuat,”

Fahri mengartikan dari pandangan Presiden itu sebagai dorongan untuk lebih fokus dalam tugas. “Terdengar ke sayanya itu kerja aja sampai tuntas jangan setengah-setengah, nanti baru kita mengambil keputusan politik di ujung, dan saya kira itu positif,” pungkas Fahri .

Fahri menegaskan kembali bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Hak Angket terhadap KPK merupakan domain DPR adalah ungkapan dukungan Jokowi terhadap Pansus Angket.

“Itu dukungan, itu luar biasa artinya presiden mengatakan teruskan itu, harus dibuka selebar-lebarnya, baru nanti keputusan politiknya bisa diambil. Karena belum-belum konsultasi, menurut presiden mungkin itu belum tuntas, belum terbuka betul, terutama di masyarakat. Harus kita buka betul, sekarang waktunya kita buka betul,” kata Fahri.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA