DPD IMM Aceh Minta OKI Maksimalkan Peran Lindungi Rohingya

BANDA ACEH (KM) – Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muslim (IMM) Aceh, Mizan Aminuddin menyayangkan kurang maksimalnya peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam mengatasi “genosida” terhadap kelompok etnis Rohingya di Myanmar. Hal ini disampaikan Mizan pada media, Senin (4/9/2017).

Menurut data resmi yang diakui militer dan pemerintah Myanmar, sebanyak 399 orang tewas dalam ketegangan bersenjata seminggu ini, terdiri dari 370 “gerilyawan” Rohingya, 13 aparat keamanan, dua pejabat pemerintah dan 14 warga sipil. Badan keamanan PBB mencatat sekitar 38.000 warga etnis Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dari Myanmar untuk menghindari operasi militer.

“Jika dilihat berdasarkan data korban di atas, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak berkontribusi banyak untuk menyelamatkan komunitas Rohingya di Myanmar,” ungkap Mizan.

Laporan terbaru PBB tentang minoritas Rohingya mengejutkan dunia lagi dengan deskripsi tentang kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar.

Mulai dari anak-anak yang terpotong sampai mati, perempuan diperkosa hingga seluruh desa dibakar, tindakan-tindakan brutal ini dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Meskipun memiliki banyak bukti tentang tingkat pembersihan etnis (Ethnic Cleansing) yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, dunia belum melakukan tindakan serius terhadap pemerintah di Naypyidaw yang merupakan ibu kota nasional Myanmar,” sambungnya.

“Di antara sekian banyak organisasi yang harus berusaha melindungi Rohingya, ada satu yang jelas harus memimpin inisiatif ini yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dari semua entitas internasional, OKI berada pada posisi terbaik untuk melakukan perjuangan komunitas Rohingya,” ujar Mizan.

Menurut Mizan, OKI tidak hanya secara resmi mewakili negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, namun juga menyambut baik negara-negara kuat dengan minoritas Muslim seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia untuk memiliki perwakilan mereka sendiri dalam organisasi tersebut.

“Ini memiliki pengaruh untuk memimpin tindakan internasional untuk melindungi Rohingya dan di masa lalu telah membela Muslim yang dianiaya di Palestina, Kashmir dan tempat-tempat lain,” imbuhnya.

Undang-undang Myanmar tahun 1982 mencabut hak Rohingya untuk akses kewarganegaraan penuh. Sejak saat itu, anggota komunitas Rohingya diusir dari Myanmar. Banyak yang telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh dan dari sana ke negara-negara lain.

“Sangat sulit untuk menentukan berapa banyak Rohingya yang bermigrasi tapi saat ini ada sekitar 400.000 di antaranya di Arab Saudi dan sekitar 200.000 di Pakistan dan sebagian besar orang seharusnya melarikan diri melalui Bangladesh,” katanya.

Pemerintah Myanmar berkilah bahwa kekerasan yang dialami kelompok Rohingya merupakan masalah keamanan dalam negerinya.

Terkait peran OKI, Mizan mengingatkan bahwa dunia Muslim harus mencari cara untuk membantu orang-orang Rohingya.

Dalam konteks ini, katanya, seseorang dapat mengingat dua negara anggota OKI, yakni Malaysia dan Turki, yang maju dengan bantuan material, politik, kemanusiaan dan, yang lebih penting, bantuan emosional. “Beberapa langkah Turki yang sangat mengejutkan masyarakat dunia bisa kita lihat akhir-akhir ini,” lanjutnya.

“Saya pikir pemimpin dunia Muslim yang paling serius adalah presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mana mendesak Sekjen PBB Antonio Guterres untuk memberikan tekanan pada pemerintah Myanmar atas kekerasan yang dialami Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine,” ungkap Mizan.

Menurut Mizan, meskipun Turki belum dapat mengubah sikap Myanmar mengenai isu Rohingya, namun Turki mampu menciptakan citra kepedulian terhadap ajaran Islam. Malaysia juga, di atas menyerukan tindakan internasional untuk mengatasi krisis Rohingya, telah mengembangkan sebuah mekanisme untuk membantu pengungsi Rohingya dengan melibatkan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).

“Seandainya OKI mengadopsi sebuah resolusi yang mengecam postur Bangladesh dan menghargai posisi Turki, ini akan mengirimkan sinyal kepada pemerintah Myanmar bahwa isu Rohingya adalah isu hak asasi manusia dan martabat manusia universal, yang menggantikan kepentingan nasional. OKI diciptakan untuk mempromosikan nilai-nilai ini,” tegas Mizan.

“Berdasarkan nilai yang diakui secara universal ini, OKI juga dapat menciptakan tekanan moral pada AS, Rusia dan China. Mengapa pemerintah di Myanmar dan kekuatan dunia menganggap serius OKI ketika OKI tidak dapat mempraktikkan apa yang harus dipatuhi?” tegas pemuda Alue Pade Abdya tersebut.

Reporter: Najmi
Editor: HJA