Cegah Kerugian Negara, PWRI Tinjau Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi NTB di Bima

Pengerjaan rehabilitasi jalan Tawali-Sape, Kabupaten Bima (dok. KM)
Pengerjaan rehabilitasi jalan Tawali-Sape, Kabupaten Bima (dok. KM)

BIMA, NTB (KM) – Awak media yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) meninjau Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Bima, tepatnya di Ruas Tawali-Sape, Senin (11/9/2017). Diketahui, Proyek Rehabilitasi Jalan ini menelan biaya hingga Rp. 39,9 Milyar. Peninjauan kali ini untuk memastikan apabila pada proyek rehabilitasi jalan ini sudah sesuai dengan target atau jadwalnya.

“Setidaknya di proyek ini kami melakukan pengawalan hingga pengawasan, agar tak terjadi adanya kerugian negara. Sebab proyek ini menelan dana hingga Rp 39,9 M,” terang Ketua PWRI Cabang Bima, Gumilar.

Gumilar menerangkan, keberadaan PWRI dikarenakan pada proyek kali ini dinilai akan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya. “Dalam waktu kontraknya 194 hari kalender yang dimulai sejak 20/04/2017 sampai dengan 31/10/2017, kami meninjau proyek ini karena dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan dalam pengerjaan proyek tersebut. Setelah kami temui beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut, kami pun memberikan saran untuk menambah jam kerja dan tenaga kerja guna mempercepat rampung proyek tersebut,” kata Gumilar.

Sementara itu pihak pelaksana proyek itu menerangkan terjadi “peningkatan signifikan, bahkan terjadi surplus pengerjaan,” papar salah seorang pelaksana lapangan.

Gumilar menambahkan, kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Dan APBD telah diatur dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan PMK Nomor 194/PMK.05/2014: Solusi Akhir Tahun Kegiatan Bersumber Dana dari APBN dan APBD, dan setelah terbitnya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perpres 4 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dan keempat atas Perpres 54 Tahun 2010, banyak perubahan yang cukup signifikan dan mampu memberikan solusi jitu bagi berbagai permasalahan dan kendala yang mungkin muncul dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satunya adalah permasalahan yang mungkin terjadi ketika menghadapi akhir tahun atas pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan utama pelaksanaan kontrak ketika menghadapi akhir tahun, terutama untuk kontrak tahun tunggal adalah pelaksanaannya tidak boleh melewati tahun anggaran, karena pihak KPPN yang hanya melayani permintaan pembayaran sampai dengan tanggal 18-31 Desember, tergantung Peraturan Dirjen Perbendaharaan tahun yang bersangkutan.

Menurut Gumilar, untuk menghadapi pekerjaan kontrak tahun tunggal yang diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan tanggal 31 Desember, maka kemungkinan yang akan dilakukan adalah memutuskan kontrak secara pihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang/jasa dianggap lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya atas sisa pekerjaan yang belum selesai, kemudian dilelangkan kembali pada tahun berikutnya; atau membuat berita acara serah terima palsu, yang merekayasa progres pekerjaan dengan menyatakan fisik pekerjaan telah selesai (100%) per 20 Desember, namun rekening penyedia barang/jasa diblokir oleh PPK atau ditampung pada rekening tertentu sampai dengan pelaksanaan pekerjaan telah benar-benar selesai; atau melanjutkan penyelesaian pekerjaan pada tahun berikutnya, namun rekanan wajib menyerahkan jaminan pembayaran dan jaminan pelaksanaan sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.

“Itu semua harus kita cegah lebih awal,” tutupnya.

Reporter: GM/RED
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*