Aktivis: “Konflik Agraria Dusun Cinta Dapat, Pemerintah Korbankan Rakyat Demi Kapitalis Asing”

Aktivis E. Rambe bersama warga Dusun Cinta Dapat (dok. kM)
Aktivis E. Rambe bersama warga Dusun Cinta Dapat (dok. kM)

LANGKAT, SUMATERA UTARA (KM) – Konflik agraria di Dusun Cinta Dapat, Desa Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Sumatera Utara diniliai sebagai akibat dari kebijakan “tak strategis” dari pemerintah, khususnya Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil.

“Ini kita nilai sebagai sebuah kebijakan yang tak strategis, bahkan mengorbankan rakyat demi kepentingan kapitalis asing yang berkolaborasi dengan perusahaan negara,” jelas Aktifis Masyarakat Sumut, Ardiansyah Tanjung didampingi aktivis EMB Rambe, Minggu (10/9) malam.

Lanjut Ardiyansyah, terbitnya Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II Langkat No. 1 Tahun 1991, tanpa melihat kondisi dan eksistensi masyarakat yang sebelumnya juga sudah terbit aturan pemerintah terkait objek yang sama. “Bukankah di berbagai tempat terlihat kebijakan strategis dari Presiden Joko Widodo yang dinilai pro terhadap rakyat kecil, sangat membanggakan semua rakyat Indonesia?” ujar Ardiansyah.

“Tindakan itu, kami nilai telah mencederai hak asasi masyarakat Dusun Cinta Dapat-Langkat, untuk itu, kami meminta kepada Presiden Jokowi turun tangan, guna mengakhiri sengketa dan konflik lahan yang dialami 72 Kepala Keluarga (KK) sekitar 200 jiwa lebih masyarakat Dusun Cinta Dapat,” tuturnya.

Padahal, katanya, bukti kepemilikan masyarkat yakni salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 44/DJA/1981 Menteri Dalam Negeri ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 1981 atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Umum Agrarian Daryono, disalin sesuai aslinya sekretaris Direktorat Jenderal Agraria Drs. Ahmad Rivai; Salinan Keputusan Gubernur Sumut, No: SK139/DA/HML/1979, kutipan dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan. Sesuai dengan keputusan tersebut, atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat, Kepala Kantor Agraria, Kabupaten Langkat, H. H A. Rasyid, BA seluas 46 hektar; Surat Ombudsman RI dengan Nomor:  0463/SRT/1163.2016/AS.65/TIM.4/II/2017, ditujukan pada  Kanwil BPN Sumut, Kakan BPN Kabupaten Langkat serta pemangku kepentingan lainnya, untuk mengadakan hearing dengan Komisi A DPRD Sumut.

Hasil hearing tersebut, kesimpulannya, pihak Komisi A DPRD Sumut, merekomendasikan lahan 46 hektar, milik Koptan Cinta Dapat supaya dikeluarkan HGU nya, meminta pada Pemkab Langkat agar lahan itu diserahkan pada masyarakat, pihak kepolisian agar netral dan profesional, mempertanyakan kewenangan PT. LNK untuk melakukan okupasi, karena secara yuridis yang diberi izin HGU itu PTPN II.

Kemudian, PTPN II dan PT. LNK dan masyarakat harus sama-sama menjaga kekondusifan, sehingga tidak terjadi konflik horizontal dan meminta BPN Provsu dan BPN Langkat agar mengeluarkan lahan masyarakat tersebut dari HGU. Surat itu ditandatangani Ketua Komisi DPRD Sumut Sarma Hutajulu.

Masih di tempat yang sama, EMB Rambe mengatakan, akibat terbitnya HGU PTPN II Nomor 01 Tahun 1991, terkesan timbul upaya pemaksaan kehendak, kemudian masyarakat mencoba bertahan dengan alat bukti hak milik yang ada, karena lahan itu merupakan masa depan mereka dan anak-anak hingga cucu mereka di kemudian hari.

“Pihak PTPN II Langkat bersama PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) dibantu aparat baik dari kepolisian, TNI, Satpol PP dan lainnya, dilengkapi dengan alat berat berupa belco, bulldozer dan lainnya, melawan rakyat sendiri yang perlawanannya, hanya bisa memohon serta berharap belas kasihan,” tutur Rambe yang juga kelahiran Sipiongot-Sumut.

Diharapkannya, rencana pertemuan masyarakat Cinta Dapat dengan Kapolres Binjai AKBP M. Rendra Salipu, Senin 11 September 2017, berlaku bijak, mampu mengurai benang kusut antara PTPN II Langkat dengan masyarakat agar tercipta suasana aman, kondusif serta mendapatkan rasa adil di hati rakyat, sehingga apapun program pemerintah dalam bentuk kerakyatan dapat dirasakan warga Cinta Dapat.

“Saya mendengar cerita 14 warga yang ikut mediasi di Polres Binjai beberapa waktu lalu, jika masyarakat tidak menandatangani surat persetujuan untuk okupasi dan pembersihan lahan, maka mereka akan dimasukkan dalam penjara, tentu hal itu secara tidak langsung merupakan suatu bentuk tekanan dan intimidasi yang seharusnya tidak terjadi,” tambahnya.

Hal yang seperti dialami Surya, warga Dusun Cinta Dapat ketika mencoba memberikan pengertian kepada operator alat berat agar menghentikan okupasi tersebut, karena tanam-tanaman masyarakat hancur, tiba-tiba dirinya pun langsung dikerumuni sejumlah aparat, dia ditanyai, difoto dan lainnya, kemudian petugas tersebut dengan tegas berkata kalau masyarakat tak punya hak untuk menghentikan operasi tersebut.

“Meskipun tidak diapa-apakan, kita down juga, karena kalau kita melawan kita akan salah, sebab mereka tak pernah salah, hanya rakyat kecillah yang selalu salah, kita hanya bisa melihat mereka berbuat sesukanya tanpa bisa protes,” tukasnya.

Reporter: Raja Paluta/RED
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*