Gabungan Ormas Islam Geruduk DPR, Tolak Perppu Ormas

JAKARTA (KM) – Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas menimbulkan penolakan oleh sejumlah Ormas, khususnya ormas Islam. Puluhan ormas Islam, pesantren dan majlis taklim menggelar “Aksi 218”, berunjuk rasa di depan Gedung DPR menyuarakan penolakan mereka, Senin 21/8.

Massa berkumpul di depan DPR-RI guna menyampaikan penolakan terhadap Perppu yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk memberangus gerakan-gerakan anti-Pancasila.

Dalam orasinya, Ketua “Aliansi Ormas dan Umat Islam se-Jabodetabek” Kholillullah bin Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan, jika Pemerintah tetap ngotot untuk mempertahankan Perppu No. 2 Tahun 2017, ia akan menyerukan kepada seluruh Umat Muslim di seluruh Indonesia untuk tidak memilih partai politik yang mendukung Perppu tersebut.

Para peserta aksi demo tersebut sepakat memberikan dukungan untuk DPR-RI untuk menolak dan membubarkan Perppu Ormas yang “membahayakan”.

Orasi pada Aksi 218 di depan Gedung DPR, Senin 21/8 (dok. KM)

“Perppu Ormas tersebut sarat kelemahan-kelemahan, sarat dengan kedzaliman, serta munculnya Perppu Ormas ini membuktikan kediktatoran Pemerintah. Sehingga kita sebagai umat Islam, ormas Islam peduli, dengan adanya dan dengan ditimbulkannya Perppu ini yang akan digodog dan akan dibahas, ini akan membahayakan ormas Islam atau dakwah Islam yang merupakan rahmatan lil alamin,” ujar Kholilullah.

“Kami memberikan dan mendukung DPR RI untuk menjabarkan serta menolak Perppu yang akan dibicarakan nanti,” sambungnya.

“Kami akan melakukan audiensi kepada 10 fraksi yang ada di DPR. Yang jelas kami menyampaikan aspirasi kami.”

Menurut Ketua Majelis Ratibul Haddad ini, pihaknya mewakili sikap umat Islam. “Dan yang mendukung kepada kedzaliman ya dosa,” seru Kholillullah.

Ia juga berujar, kalau Perppu tersebut akhirnya diaahkan menjadi UU, maka dengan dasar akidah pihaknya akan menolak parpol-parpol itu. “Siapapun parpol tersebut yang membantu kezaliman pasti masuk Neraka,” ucap Kholillullah.
Kholillullah menambahkan, “Apapun akan kita sampaikan kepada seluruh umat Islam, apakah itu pilgub, pilkada, DPRD, DPR, kita sampaikan bahwa mereka-mereka, partai-partai ini adalah pendukung kedzaliman.”

Adapun ia menggarisbawahi 2 partai yang mendukung Perppu tersebut yaitu PDIP dan Golkar, sementara yang menolak Perppu itu PKS, Gerindra dan PAN.

“Kalau memang Perppu ini disahkan dijadikan UU, itu adalah kewajiban kami menasehati pemimpin, saat ini massa kami sekitar 10.000 orang, dan kami akan undang lebih banyak lagi karena ini kedzaliman. Jangan sampai kedzaliman dijadikan bagian untuk membangun bangsa ini,” ujar Kholillullah.

Sejumlah perwakilan dari aksi demo ini diterima masuk ke Gedung DPR/MPR RI untuk meminta dengan tegas Perppu No. 2 tahun 2017 itu dicabut, namun sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait hasilnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA