Pansus RUU Pemilu Masih Belum Sepakati Ambang Batas Pencalonan Presiden

JAKARTA (KM) – Menanggapi belum adanya titik temu dalam perkembangan dan pembahasan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) untuk Pilpres 2019 mendatang, Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus ketua Pansus RUU Pemilu 2019 Lukman Edy mengatakan bahwa para pihak hingga kini masih belum mencapai titik temu.

“Saya mendapat kabar tadi malam dari Pemerintah tetap meminta 20% Presidential Threshold nya, dan teman-teman di fraksi tetap mempunyai pendapat yang berbeda juga. Ada yang sepakat dengan usulan Pemerintah untuk ditetapkan usulan Presidential Threshold nya itu 20%, tapi sebagian lagi ada yang tetap bertahan di tanpa Threshold di 0%, ada juga yang mendorong di jalan tengah 10-15%, sementara jalan tengah yang diajukan ini belum direspons oleh Pemerintah, Pemerintah masih bertahan di 20%,” ujar Lukman Edy kepada wartawan, Senin siang 10/7.

“Nah oleh sebab itu saya berharap Rapat Panja hari ini atau Rapat Pansus hari ini bisa menetapkan dulu isu krusial ini oleh yang lain, supaya 4 isu krusial ini tidak tersandera dengan satu isu Presidential Threshold tersebut, karena empat isu krusial ini bisa diputuskan dalam Panja hari ini,atau Raat Pansus hari ini maka,tenaga-tenaga ahli kita bisa mempersiapkan pasal demi pasal berkenaan dengan isu krusial itu,” tandas Edy.

“Nah, kalau memang masih memerlukan waktu untuk lobi-lobi tentang Presidential Threshold masih ada waktu sampai dengan tanggal 20 Juli, tapi ya itu tadi, jangan menyandera empat isu yang lain supaya nanti isu tentang Presidential Threshold ini, apakah bisa diputuskan di tingkat Pansus, atau dimungkinkan untuk diputuskan di Paripurna DPR, persiapan itu harus bisa matang jangan mengganggu isu yang lain,” jelas politisi PKB itu.

Mengenai kesepakatan lainnya antara Pemerintah dan DPR, Edi mengatakan belum ada yang tercapai. “Mungkin hari ini bisa diambil kesepakatan, namun dalam bayangan saya dan dalam gambaran saya, empat isu krusial ini bisa diambil keputusan. Misalnya Parlementary Threshold, ada kecenderungan untuk bisa menerima di 4%. Kemudian isu sistem pemilu, dominan minta tetap terbuka, jadi menurut saya ini sudah bisa diimplementasikan 2 isu krusial ini,” kata Edy

Terkait 4 isu krusial itu, Edi menjelaskan bahwa Pemerintah menegaskan sikapnya dalam 1 isu krusial saja dan 4 isu krusial diserahkan kepada fraksi-fraksi untuk memutuskan.

Sementara diketahui dari PDIP, Partai Golkar, dan Nasdem ingin diputuskannya secara bersama-sama. “Itulah makanya keterangan hari ini yang bisa kami berikan adalah kami berharap 4 isu krusial ini bisa dilepaskan dari 1 isu krusial itu, jangan sampai 4 isu krusial ini tersandera dengan isu Presidential Threshold karena secara substansi … tidak ada hubungan antara 4 isu krusial ini dengan Presidential Threshold,” kata Edy.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA