Legislator Dorong Kepala Daerah Agar Prioritaskan Anggaran untuk Pendidikan

JAKARTA (KM) – Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR dengan Badan Standar Pendidikan Nasional (BSPN) membahas terkait mekanisme pemahaman antara Kementerian dan daerah, mendalami bagaimana menerapkan standar pendidikan di daerah sementara kurangnya pemahaman tentang BSPN di tingkat daerah.

Terungkap dalam RDP itu bahwa ada beberapa daerah yang menganggap proses tersebut tidak penting karena merasa pembiayaan sepenuhnya dikeluarkan dari Pemerintah Daerah, tanpa dukungan pendanaan dari Pusat.

Nasib kualitas pendidikan di daerah dianggap tergantung visi dan misi Walikota dan Bupati dan dinas terkait lainnya.

Menanggapi persoalan ini, anggota Komisi X dari partai Gerindra, Nuroji, mengatakan bahwa kebijakan daerah  “sering tidak maksimal”, terutama di bidang penyediaan sarana pendidikan.

“Kebijakan pusat menurut saya sudah bagus, ada standar mutu kelulusan, ada standar prasarana, pembiayaan guru dan tenaga pendidikan, ada delapan standar yang sudah ditetapkan, tapi praktiknya di lapangan yang dituntut oleh daerah tidak terpenuhi, makanya kualitas pendidikan kita jauh dari standar yang ditetapkan,” ujar Nuroji kepada wartawan, Rabu 5/7 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Nuroji menjelaskan, dirinya lebih menyoroti peran Pemerintah Daerah dalam pendidikan. “Menurut saya persoalannya adalah penerapan kebijakan otonomi daerah di bidang pendidikan yang diserahkan pusat ke daerah, yang mana pusat hanya menentukan kebijakan-kebijakan otonomi tersebut, [tapi pada] prakteknya daerah yang menentukan, seperti yang saya sebutkan tadi,” katanya.

“Pemahaman Pemerintah daerah tentu sangat beragam, dari hasil kunjungan kerja saya ke daerah, banyak juga yang bagus, tapi banyak juga yang tidak bagus. Mungkin seperti daerah pemilihan saya, selalu tiap tahun persoalan PPDB muncul, seperti berebut bangku sekolah, nah artinya kekurangan sarana, harusnya ditingkatkan anggarannya. Harusnya kepala daerah memberikan solusi atas persoalan tersebut, sampai sekarang tidak ada solusinya. Saya sudah teriak-teriak di dapil saya (Depok), kita ini kekurangan sekolah, sampai sekarang tidak ada perubahan kebijakan signifikan masih begini-begini aja,” ucap Nuroji.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA