Analis Soroti Kejanggalan dalam Proyek Pembangunan Gedung Pemkot Bandar Lampung

Koordinator Investigasi LSM Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman (dok. KM)
Koordinator Investigasi LSM Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Lembaga analisa keuangan Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti proyek pembangunan gedung Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menggunakan APBD 2016 dan 2017, dimana pemerintah Kota Bandar Lampung di tahun 2018 akan memiliki kantor baru.

Diungkapkan Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA, kepada kupasmerdeka.com melalui rilis pers nya, sejak tahun 2016 Pemkot Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung menjalankan proyek Pembangunan gedung Pemerintah Kota. Gedung pemerintahan yang rencananya akan dibangun 8 lantai tersebut kini sudah memasuki tahap kedua. Adapun total anggaran yang disiapkan Pemkot Bandar Lampung sebesar Rp.88.717.200.000.

Dalam proyek tersebut, lanjut Jajang, ditemukan beberapa kejanggalan yang berpotensi terhadap kerugian negara. Dalam tahap pertama di tahun 2016 misalnya, pembangunan gedung pemerintah tersebut dijalankan oleh PT Asmi Hidayat yang beralamat di Jl, WR Supratman Gg Pegadaian No.12 Kupang, Kota Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Anggaran yang dihabiskan perusahaan tersebut sebesar Rp.37.198.686.000.

Yang menjadi catatan, terang Jajang, PT Asmi Hidayat sebenarnya bukanlah penawar terendah dalam proses lelang. Melainkan PT Surya Citra Wira Adi Kencana dengan tawaran senilai Rp.37.143.062.000. Meskipun terdapat selisih angka sebesar Rp.76.938.000, Pemkot Lampung tetap memenangkan PT Asmi Hidayat.

Advertisement

Lebih mengejutkan lagi, Jajang menambahkan, CBA mendapat temuan proyek pembangunan gedung pemerintah Kota Bandar Lampung tahap kedua yang dijalankan pada tahun anggaran 2017 ternyata lagi-lagi dimenangkan oleh perusahaan yang sama yakni PT Asmi Hidayat. Anggaran yang diajukan perusahaan tersebut sebesar Rp. 49.794.650.000.

Padahal, masih kata Jajang, rencana pembangunan tahap kedua tersebut Pemkot Lampung melakukan proses lelang guna mendapatkan angka yang lebih ekonomis dan dapat menghemat anggaran. “Namun hal tersebut nampaknya tidak berlaku bagi Pemkot Lampung, terbukti tawaran dari PT Syarif Maju Karya yang jauh lebih terjangkau senilai Rp.46.474.850.000 malah digugurkan,” terang Jajang.

Lebih lanjut Jajang mengungkapkan,sSepertinya Pemkot Lampung sudah kadung percaya dengan kinerja PT Asmi Hidayat, namun hal tersebut justru menimbulkan tanda tanya apakah proyek pembangunan gedung pemerintah Kota Bandar Lampung sudah dijalankan sesuai dengan prosedur atau ada “akal-akalan” yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab di tubuh Pemkot Bandar Lampung yang berujung kepada potensi kerugian negara sebesar Rp. 3.603.819.800.

“Berdasarkan temuan itu, kami pihak Center for Budget Analysis mendorong pihak berwenang Kepolisian atau Kejaksaan setempat agar menindaklanjuti temuan tersebut,” tegas Jajang.

* Red

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*