Kursi Wabup Masih Kosong, Bupati Bogor Dinilai Langgar UU dan Konstitusi

Korlap dan aktivis ormas AMPB, Ali Taufan (dok. Dian/KM)
Korlap dan aktivis ormas AMPB, Ali Taufan (dok. Dian/KM)

BOGOR (KM) – Pelantikan terhadap Bupati Bogor Nurhayanti merupakan amanat dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-526 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Sementara itu, menurut aktivis Bogor Ali Taufan Vinaya, Bupati telah melanggar UU dan melawan amanat konstitusi karena dalam UU No 1 Tahun 2015, yang di jadikan sebagai dasar pelantikan bupati Bogor mengacu pada Pasal 170, dengan rincian sebagai berikut:

Ayat 1 : “Dalam Hal Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota Dilaksanakan Paling Lambat 1 ( Satu ) Bulan setelah Pelaksanaan Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ayat 2 : Masa Jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat 1, Berakhir Bersamaan dengan Jabatan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

Advertisement

Ayat 3 : Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota sebagaimana di maksud dalam ayat 1 Berasal dari Pegawai Sipil dan Non Pegawai Sipil.

Dan Pasal 171 UU No 1 Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:

1 : Gubernur, Bupati, Walikota Wajib Mengusulkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota dalam waktu.paling lambat 15 ( Lima Belas Hari ) setelah Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota.

2 : Wakil Gubernur Diangkat Oleh Presiden berdasarkan Usulan Gubernur Melalui menteri.

3. Wakil Bupati, Wakil walikota dilantik oleh menteri Berdasarkan usulan Bupati, Walikota melalui gubernur sebagai wakil pemerintah.

4. Gubernur, Bupati, Walikota yang tidak mengusulkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati / wakil Walikota, sebagaimana di maksud dalam ayat 1 ( satu ) dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

“Seharusnya, setelah dilantik, Bupati langsung dan bisa mengajukan Wakilnya kepada Gubernur, sesuai dengan pasal di atas. Hal ini juga di lakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta saat beliau dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta dan menunjuk Djarot Saiful sebagai Wakilnya. AMPB menilai Bupati telah melanggar UU tersebut,” tegas mantan Aktivis Forum Kota itu kepada KM, Selasa (11/10).

“Analisa saya, hal ini juga yang menyebabkan panjang dan alotnya penunjukan Wabup di Kabupaten Bogor. Karena, para anggota dewan takut, kalau hal ini menjadi trigger. Bisa saja yang duduk menjadi Wakil Bupati menggantikan Ibu Nurhayanti menjadi Bupati,” tutup Ali penuh semangat. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: