Raker DPRD Kab. Bogor Panggil Pihak-Pihak Terkait Kajian WALHI Tentang PLTM JDG

Raker Komisi I dan III DPRD Kab. Bogor membahas kajian WALHI Jawa Barat terkait proyek PLTM JDG (dok. KM)
Raker Komisi I dan III DPRD Kab. Bogor membahas kajian WALHI Jawa Barat terkait proyek PLTM JDG (dok. KM)

BOGOR (KM) – DPRD Kabupaten Bogor mengadakan Rapat Kerja gabungan Komisi I dan Komisi III, memanggil Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, para petani ikan Pamijahan dan dinas-dinas terkait, untuk meminta penjelasan Walhi terkait hasil kajian investigasi di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) milik PT. JDG tanggal 17-18 Juni silam, dan meminta jawaban dari Dinas terkait tentang tugas, wewenang dan pengawasan terhadap PLTM tersebut, Senin (1/8).

Acara rapat kerja gabungan ini di hadiri Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor Drs. Ridwan Syamsudin M. Si, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor Ir. Joko Pitoyo CES, Dinas BLH, Kepala BPBD Kabupaten Bogor Budi Aksomo, Camat Pamijahan Rosidin, dan sejumlah petani ikan yang diundang dalam rapat kerja gabungan komisi DPRD ini.

“Tadi selang beberapa waktu sebelumnya, pukul 13:00, kami juga panggil pihak Direksi PT. JDG, untuk meminta klarifikasi dan jawaban dari pihak PT. JDG, namun kami kecewa, yang hadir hanya perwakilan, mereka tidak bisa menentukan jawaban dari semua yang kami pertanyakan dan hanya bilang akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan”, kata ketua komisi III.

“Kami meminta Camat untuk menghadirkan pemilik perusahaan dalam waktu 14 hari, tidak boleh di wakilkan, kalau tidak bisa maka kami merekomendasikan PLTM PT. JDG ditutup. Kami kecewa kenapa pihak PT. JDG diwakilkan, saya sudah berkomunikasi, apakah isu terkait ada gak celah untuk memanggil Owner PT. JDG melibatkan lembaga lain. Tinggal kita pertanyakan apakah Pemkab ada keberanian bertindak tegas terhadap PT. JDG, kami setuju dengan kajian Walhi sesuai fakta-fakta di lapangan,” kata Erwin, anggota komisi III menambahkan.

Advertisement

Dalam rapat gabungan komisi ini, Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdhan diminta memaparkan hasil kajian yang telah dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan, dan meminta Dinas terkait yang dipanggil untuk menjelaskan fungsi, tugas dan tanggung jawab terhadap pembangunan PLTM PT. JDG,

“Saya pertanyakan pengawasan Pemkab, instansi-intansi Dinas terkait yang kurang, ada ancaman sanksi perdata, sampai pidana bagi si pemberi izin dan penerima izin, jika terbukti melakukan pelanggaran. Terpenting kesalahan-kesalahan PT. JDG yang melanggar kesepakatan dengan warga, menyayangkan sikap Direksi PT. JDG yang tidak hadir,” ujar Dadan Ramdhan.

Rapat kerja gabungan ini tidak menghasilkan keputusan yang berarti, hanya meminta dalam 14 hari Camat Pamijahan menghadirkan Owner PT. JDG.

“Seharusnya hari ini adanya keputusan, agar permasalahan ini cepat selesai dan berlarut-larut,” ketus Dadan. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*