Pemkab Bogor Merugi Hingga Rp4 M, Kinerja BUMD Disoal

kantor BUMD PPE (1)
Kantor PT. PPE Milik BUMD Pemkab Bogor, yang terletak di komplek Puri Wahid, Cibinong

BOGOR (KM) – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  menyebutkan jika salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor, yakni PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) merugi hingga mencapai 4 miliar.

Atas temuan BPK tersebut, Direktur Utama (Dirut) PT. PPE, Radjab Tampubolon saat dikonfirmasi wartawan melalui selulernya terkesan mengelak.

Dirinya menuturkanbahwa tidak mengetahui hasil audit BPK mengenai jumlah persis kerugian di perusahaan yang dipimpinnya. “Saya belum mengetahui berapa sebenarnya hasil temuan tersebut, yah bisa dikatakan kurang lebih 4 miliar lah,” ujar Radjab kepada kupasmerdeka.com, Senin  (24/8/2015).

Kerugian yang dialami, tutur Radjab, merupakan sebagian dana operasional yang dibelikan bahan baku seperti bahan tambang, batu, mesin dan lain sebagainya yang dibeli hingga kini belum beroperasi, jadi belum mendapatkan keuntungan dan memenuhi target.

“Hal itulah yang menyebabkan kami mengalami kerugian,” paparnya.

Dirinya juga menjelaskan, selain belum mendapatkan keuntungan, penyebab lainnya waktu investasi yang mepet serta pembelian lahan seperti pembelian gunung yang belum bisa diolah sehingga Break Event Point (BEP) yang diharapkan meleset.

“Jadi temuan yang mana, aset yang mana dan kalau kami menceritakan sangat rumit penjelasannya,” ungkapnya.

Selain itu diketahui, sebagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bogor, merugi hingga miliaran rupiah hingga akhir tahun 2014 lalu. Ironisnya, kerugian ini akibat salah urus yang berpangkal pada SDM yang minim kemampuan.

Keterangan yang dihimpun menyebutkan, kerugian usaha yang belakangan terjadi adalah Perusahaan Daerah (PD) Perkreditan Kecamatan (PK). Kerugian lembaga keuangan ini bahkan lebih besar setelah Pemkab Bogor melakukan konsolidasi beberapa waktu lalu. “Sekitar Rp 7 miliar kerugiannya, padahal sebelum konsolidasi kerugian nya lebih kecil,” ujar sebuah sumber yang enggan namanya disebut.

Menurut sumber tersebut, selain kerugian usaha, jumlah aset PDPK juga mengalami penurunan. Dan meski sumber itu tidak bisa memastikan, jumlah rasio modal PDPK juga kemungkinan besar mengalami penurunan setelah melihat penurunan jumlah aset perusahaan.

Advertisement

Ditanya saal penyebab kerugian, dia menyebut ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab kerugian namun soal PDPK belum pasti dimana asal kerugian tersebut. “Setahu saya setelah ada perubahan dari 13 menjadi satu pimpinan di PDPK ada banyak orang di PDPK yang diganti. Dan yang mengganti diketahui orang orang pimpinan PDPK sekarang,” jelasnya

Untuk diketahui, Pemkab Bogor telah melakukan konsolidasi terhadap 13 PDPK. Setelah konsolidasi PDPK hanya memiliki satu kantor pusat yakni Cisarua sekaligus menunjuk pimpinan PDPK Cisarua, Anwar sebagai pimpinan utama untuk 13 PDPK lainnya. PDPK merupakan salah satu BUMD Pemkab Bogor yang sahamnya sebagian dimiliki Pemprov Jawa Barat.

Sampai berita ini diturunkan, pimpinan PDPK, Anwar tidak bisa dihubungi telepon selulernya.

Selain itu, tersiar kabar pembelian lahan yang dilakukan PPE ada lah tanah milik perhutani dan milik adat yang belum di bebaskan dari dana penyertaan modal awal yang di gelontorkan dari APBD Kabupaten Bogor.

Dari penyertaan modal awal yang di keluarkan pemerintah Kabupaten Bogor, untuk pembentukan perusahaan pertambangan itupun senilai 40 milyar rupiah, untuk investasi dalam 5 unit usaha, yakni Asphalt Mixing Plant (AMP) di Sentul dengan investasi 9,5 Milyar, peralatan berat lebih dari 15 Milyar, serta pengadaan lahan 11,5 milyar rupiah serta 625 juta untuk pembentukan badan hukumnya.

Perusahaan plat merah ini yang berdiri pada 2012 menargetkan go public pada 2022, dengan penyertaan modal 200 miliar. Rencana pemasangan gas alam untuk kebutuhan 4000 rumah hingga saat inipun belum terealisasi.  (Sahrul)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*