Massa AMPB Duduki Kantor Bupati Bogor

BOGOR (KM) – Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis (29/9). Aksi tersebut dalam rangka mempertanyakan Calon Wakil Bupati yang harus diserahkan Bupati ke Panlih, serta mengangkat sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Bogor.

Selain masalah kursi wabup, mereka mengkritik tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) selama dua tahun berturut-turut, proses penertiban PKL di wilayah Puncak, menuntut ditutupnya perusahaan pengembang pembangkit listrik mikrohidro PT. JDG, dan masalah TPAS Galuga.

Setelah massa melakukan orasi, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bogor Tedi Pembang mencoba untuk menerima para pendemo di ruang Rapat 1, dimana sempat terjadi adu argumentasi di ruangan tersebut.

Perwakilan massa itu tidak puas dengan hasil audiensi dan mempertanyakan kapasitas atau legalitas yang di berikan Bupati untuk melakukan audiensi dalam bentuk surat kuasa. Akhirnya kumpulan warga itu melakukan aksi walk out dan menduduki Kantor Bupati Bogor. Di depan kantor Bupati tersebut, para pendemo melakukan aksi tutup mulut.

Menurut Ali Taufan Vinaya, aksi tutup mulut dan menduduki kantor Bupati yang dilakukan oleh para aktivis AMPB karena tidak puas dengan pernyataan yang di keluarkan oleh Kakesbangpol. Selain itu, para aktivis juga bersikukuh untuk bertemu langsung dengan Bupati.

Setelah hampir 1 jam aksi diam depan kantor Bupati, akhirnya Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar menemui para pendemo. Dalam komunikasi tersebut, Sekda berjanji akan mengirimkan surat tertulis dan akan secara resmi mengundang para aktivis AMPB. “Rencana pertemuan tersebut akan dilakukan pada Senin atau Selasa, pokoknya secepatnya,” ujar Adang.

Sementara itu, menurut Askur, salah satu aktivis HMI, Bupati harus berani untuk segera mengakhiri “sandiwara politik yang selama ini sedang di pertontonkan oleh para elit di kabupaten Bogor.”

“Kekosongan Kursi wakil bupati adalah pengkhianatan terhadap amanah dan konsitusi. Selama kebijakan-kebijakan itu bertentangan terhadap rakyat bogor, maka selama itu pula AMPB akan tetap turun ke jalan, walaupun hanya dengan 10 orang,” tegasnya. (Dian Pribadi)