Meski Sudah Dipasang Police Line, Aktivitas PETI di Level 701 PT Antam Pongkor Diduga Terus Berjalan

BOGOR (KM) – Maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus memicu polemik dan konflik berkepanjangan. Aktivitas ilegal tersebut diduga merambah ke area konsesi pertambangan emas milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor.

Meski area tersebut merupakan wilayah operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sejumlah penambang ilegal atau yang kerap disebut gurandil dilaporkan masih melakukan penggalian di lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Koordinator Wilayah (Korwil) Kabupaten Bogor, indikasi pencurian material emas ini diduga telah berlangsung lama. Keterangan dari sejumlah narasumber di lapangan menyebutkan adanya dugaan keterlibatan pemodal besar yang beroperasi di area Level 701 PT Antam.

Menurut sumber tersebut, sekitar sepuluh lubang tambang ilegal sebenarnya telah ditutup dan dipasangi garis polisi (police line) oleh Polda Jawa Barat sejak Juli 2026. Namun, beberapa lubang dilaporkan masih beroperasi hingga saat ini, termasuk lubang yang diduga dikelola oleh pihak berinisial PDR.

“Dia dikenal sebagai pemain besar yang menambang di kawasan Level 701 milik PT Antam. Ada indikasi kuat dia juga mengoordinasi para penambang yang masuk ke area tersebut melalui lubang tikus di wilayah Blok Cikuya, Pabangbon, Desa Malasari, dengan nilai transaksi yang fantastis,” ujar seorang warga Kecamatan Nanggung, Bogor, yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (12/11/2026).

Narasumber tersebut juga menduga bahwa aktivitas PDR dilindungi oleh oknum perwira tinggi kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Jawa Barat.
Saat tim FWJ Indonesia meninjau lokasi yang dimaksud, ditemukan aktivitas penambangan yang masih berjalan di area yang terpasang garis polisi. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembiaran atau intervensi dari oknum aparat penegak hukum (APH).

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang akrab disapa Opan, menyayangkan dugaan keterlibatan oknum aparat maupun penyelenggara tambang ilegal yang mengabaikan aturan hukum.

“Sangat disayangkan apabila ada pihak yang berani mempermainkan hukum demi mengambil kekayaan alam negara tanpa prosedur yang sah. Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia tambang ilegal beserta pihak-pihak yang membekinginya,” jelas Opan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Opan menilai persoalan ini bukan sekadar masalah lokal, melainkan isu nasional yang harus dituntaskan, terutama jika melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum perwira tinggi di Polda Jabar.

“Pihak-pihak yang diduga membekingi sebaiknya segera menghentikan praktik tersebut dan mengembalikan hak negara. Aparat penegak hukum harus bekerja sesuai amanah konstitusi dan menjaga marwah institusi, terlebih publik kini menanti ketegasan sikap Kapolri Jenderal Pol. Suyudi,” tegasnya.

Selain itu, Opan mengingatkan manajemen PT Antam Tbk UBPE Pongkor sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan evaluasi internal. Hal ini bertujuan memastikan tidak ada oknum pegawai yang bekerja sama dengan pelaku PETI di wilayah eksplorasi Level 701.

“Negara harus hadir sesuai amanat UUD 1945, bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat, bukan dinikmati oleh segelintir orang,” ucap Opan.

Melalui pernyataan ini, Opan mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku PETI sesuai ketentuan pidana dan denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak PT Antam Tbk UBPE Pongkor, Polda Jawa Barat, serta pihak berinisial PDR guna mendapatkan hak jawab dan klarifikasi berimbang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Reporter: Drajat