ARUN Duga BAPPENDA Kabupaten Bogor Lakukan Pungli Berkedok Kekurangan Bayar BPHTB

BOGOR (KM) – Puluhan massa yang tergabung dalam “Advokasi Rakyat Untuk Nusantara” (ARUN) melakukan aksi unjuk rasa mendesak
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor menghentikan dugaan praktek pungutan liar (pungli) dalam pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), di halaman Kantor BAPPENDA Kabupaten Bogor, Senin 22/7.

“Aksi ini terkait adanya dugaan penyimpangan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pungli dan KKN dalam pungutan pajak BPHTB. Hal tersebut sangat tidak sesuai ketentuan UU nomor 28 tahun 2009, Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010. Amanat UU dan Perda menyatakan pungutan pajak didasari beberapa ketentuan, ada yang dari harga transaksi, NJOP, harga pasar. Namun khusus bea perolehan dari BPHTB ditetapkan dengan harga transaksi,” ungkap Koordinator ARUN dalam pers rilis yang diterima KM pada Senin 22/7.

“Jika harga transaksi tidak diketahui maka yang digunakan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun yang dilakukan oleh BAPPENDA Kabupaten Bogor, diduga menggunakan harga taksiran/harga pasar, jelas ini merugikan masyarakat karena bisa melonjak 2 sampai 3 kali lipat, bahkan bisa lebih dari yang seharusnya,” tambahnya.

Koordinator ARUN juga mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya dan keterangan beberapa warga masyarakat, hal ini telah berlangsung diduga sejak tahun 2010 silam.

“Modus operandi mekanisme yang digunakan pihak BAPPENDA adalah dengan terlebih dahulu masyarakat untuk menyelesaikan urusan pembayaran BPHTB nya sesuai prosedur, setelah diselesaikan administrasi dan pembayaran pajaknya melalui bank, pihak BAPPENDA melakukan verifikasi berkas dan lapangan, lalu hasil verifikasi lapangan tersebut menyatakan dan menetapkan terjadi kekurangan pembayaran,” katanya.

Lebih lanjut, maka dikeluarkanlah surat kurang bayar. Diduga hasil dari pembayaran kekurangan itu tidak dimasukkan pada kas negara. “Dan anehnya lagi, dalam pertemuan dengan pihak BAPPENDA, pembayaran pajak dari kurang bayar itu dapat dinegosiasikan. Dalam beberapa kasus yang kami pelajari dinyatakan oleh pihak BAPPENDA telah selesai, dalam artian antara wajib pajak dan pihak BAPPENDA telah ada negosiasi, dalam nominal yang harus dibayarkan,” terangnya.

“Tentunya dalam hukum hal tersebut tidak menghilangkan pelanggaran
hukum yang terjadi. Bahkan memperkuat bahwa peristiwa pelanggaran hukum tersebut benar terjadi. Dan lucunya, pihak BAPPENDA lewat Kepala Bidang (Kabid) BPHTB BAPPENDA Kabupaten Bogor menyatakan berlindung pada petunjuk teknis. Perlu diketahui, peraturan di bawah harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya,” pungkasnya.

Reporter : Firman
Editor: HJA