Pernyataan Jokowi di Rakernas PSI Picu Tafsir Politik soal Arah Dukungan 2029

Makassar (KM) – Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026), menuai beragam tafsir politik. Jokowi menyatakan akan bekerja “mati-matian” untuk membesarkan dan memenangkan PSI, termasuk dengan kesiapan berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia.

Pernyataan tersebut dinilai sejumlah pengamat sebagai sinyal kuat keterlibatan Jokowi dalam konsolidasi partai politik menjelang Pemilu 2029. Salah satu analis politik, Saiful Huda Ems, menilai sikap Jokowi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan pasca-pemerintahan dan relasi politik keluarga.

“Pernyataan itu menunjukkan Jokowi masih ingin memiliki pengaruh besar dalam konfigurasi kekuasaan nasional, meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden,” kata Saiful Huda dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Menurut Saiful, keterlibatan aktif Jokowi di PSI juga tidak terlepas dari posisi Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, yang menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Ia menyoroti proses pengangkatan Kaesang yang dinilai tidak melalui mekanisme kongres partai sebagaimana lazimnya.

Dalam Rakernas tersebut, Jokowi juga tampil mengenakan atribut budaya lokal. Bagi sebagian kalangan, hal itu dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap kebudayaan daerah. Namun, Saiful menilai penggunaan simbol budaya oleh Jokowi selama ini kerap dimaknai sebagai strategi politik populis untuk memperkuat citra kepemimpinan.

Saiful juga mengaitkan fenomena ini dengan pandangan yang tertuang dalam ringkasan disertasi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut bahwa simbolisasi budaya pada masa pemerintahan Jokowi berkontribusi pada penguatan makna kekuasaan dan munculnya nuansa feodalisme dalam politik nasional.

Di sisi lain, keterlibatan Jokowi dalam dinamika politik pasca-jabatan memunculkan perdebatan mengenai etika politik dan batas peran mantan presiden. Sejumlah kalangan menilai partisipasi politik merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sementara pihak lain mengingatkan pentingnya menjaga jarak dari potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan pengaruh.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Jokowi maupun pengurus DPP PSI terkait berbagai tafsir dan kritik yang berkembang di ruang publik.

Reporter: rso