Janji yang Tertimbun Debu Tambang

Kolom oleh: Hero Akbar /Moses*)

Ribuan massa yang turun ke Kantor Kecamatan Cigudeg bukan sekadar menyuarakan keresahan, melainkan menagih janji yang hingga kini tak kunjung menemui wujud.

Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang bergerak karena satu alasan sederhana: terlalu lama dibuai kata, terlalu sering dibiarkan menunggu.
Penutupan pertambangan seharusnya menjadi awal pemulihan, bukan babak baru penderitaan.

Faktanya, masyarakat justru dihadapkan pada kekosongan kompensasi, ketiadaan lapangan kerja pengganti, serta hasil audit yang tak pernah benar-benar dibuka ke ruang publik.

Janji yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi—atau KDM—kini terdengar menggantung, seperti gema yang hilang di balik hiruk-pikuk birokrasi.

Ironisnya, wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang selama bertahun-tahun telah menanggung dampak paling berat dari aktivitas pertambangan:
kerusakan lingkungan, debu, jalan rusak, hingga konflik sosial.

Ketika tambang ditutup, masyarakat berharap ada keadilan yang menyusul. Namun yang datang justru ketidakpastian, seolah penderitaan warga selesai begitu alat berat berhenti beroperasi.

Audit pascatambang yang dijanjikan pun berubah menjadi dokumen misterius. Jika audit itu benar-benar ada, mengapa publik tidak pernah mengetahui hasilnya?

Jika memang berpihak pada rakyat, mengapa realisasinya tak kunjung terasa?

Ketertutupan ini hanya memperkuat kecurigaan bahwa yang dilindungi bukan kepentingan masyarakat, melainkan jejak kebijakan yang enggan dipertanggungjawabkan.
Aksi demonstrasi ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah provinsi: kesabaran publik ada batasnya.

Rakyat tidak menuntut keistimewaan, mereka hanya menagih hak.

Jika janji terus dibiarkan menguap, maka wibawa kekuasaan pun akan terkikis—bukan oleh teriakan massa, tetapi oleh ingkar yang dipelihara sendiri.

Dalam etika politik, janji bukan sekadar alat kampanye, melainkan kontrak moral antara penguasa dan rakyat.

Ketika janji diabaikan, yang rusak bukan hanya kepercayaan publik, tetapi legitimasi kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang tak mampu menepati kata-katanya pada akhirnya akan diingat bukan karena kebijakannya, melainkan karena ingkarnya.

*) Pendiri kupasmerdeka.com