Proyek Paving Blok di Babakankeusik Diduga Asal Jadi, LPI Banten Soroti Kualitas Pekerjaan

TANGERANG (KM) – Proyek pemasangan paving blok di Kampung Katileng RT 14 RW 004, Desa Babakankeusik, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan dari Laskar Pasundan Indonesia (LPI) DPW Banten.

Ketua LPI DPW Banten, Mansur, menilai pekerjaan proyek tersebut diduga kuat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dikerjakan secara asal-asalan.

Dari hasil pemantauan langsung di lapangan, Mansur menilai proyek paving blok tersebut tampak tidak rata dan bergelombang, sehingga diduga kuat tidak dilakukan pemadatan tanah dasar sebelum proses pemasangan. Kondisi ini dinilai dapat mempercepat kerusakan jalan dan menurunkan daya tahan hasil pekerjaan.

Diketahui, proyek paving blok tersebut dikerjakan oleh CV Putrakreasi Bangsa dengan nilai anggaran sebesar Rp190.140.000,00 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

“Dari pengamatan kami di lapangan, jelas terlihat pekerjaan ini tidak sesuai standar. Permukaan jalan tidak rata, bahkan bergelombang. Ini mengindikasikan tidak ada proses pemadatan sebagaimana mestinya,” ujar Mansur kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

Foto: Pengerjaan proyek paving blok yang diduga asal jadi dan nampak bergelombang.(Dok.KM)

Selain menyoroti kualitas pekerjaan, Mansur juga mengkritik proses penurunan material paving blok di lokasi proyek yang dilakukan tanpa pengawasan. Sejumlah material bahkan disebut mengenai tanaman padi milik warga sekitar, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

“Kami melihat saat bahan paving diturunkan, diduga kuat tidak ada pengawasan. Batu-batu paving dijatuhkan begitu saja hingga merusak tanaman padi warga. Ini bentuk ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar,” tambahnya.

LPI Banten mendesak agar instansi terkait segera melakukan peninjauan dan memberikan klarifikasi atas pelaksanaan proyek tersebut. Menurut Mansur, transparansi dan pengawasan sangat penting agar kualitas pembangunan infrastruktur tetap terjaga.

“Kami tidak menolak pembangunan, tapi pelaksanaannya harus sesuai aturan dan memperhatikan kualitas. Jangan asal jadi, karena ini menggunakan uang rakyat,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut.

Reporter: Rozy, HSMY
Editor: Drajat