Cipayung Plus Sumut Desak APH Bongkar Dugaan Pola Korupsi dan Gaya Hidup Hedonis Pejabat Bank BRI

MEDAN (KM) – Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) menggebrak dengan tuntutan tegas agar Bank Rakyat Indonesia (BRI) di wilayah tersebut segera berbenah diri. Mereka menyoroti dugaan maraknya kasus kredit fiktif yang disinyalir merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Kelompok aktivis ini mengecam keras praktik koruptif yang dinilai menggerogoti kepercayaan publik dan merusak integritas BUMN.

Tuntutan tersebut diperkuat oleh isu publik yang beredar mengenai dugaan gaya hidup hedonis di kalangan pejabat BRI Sumut. Gaya hidup mewah ini diduga sering diagendakan oleh seorang pejabat berinisial JS. Kelompok Cipayung Plus menduga kuat ada keterkaitan antara gaya hidup tersebut dengan praktik korupsi yang terstruktur, termasuk dugaan kasus kredit fiktif di BRI Binjai.

Aktivis Sebut Ada Pola Korupsi yang Sistemik

Dalam rilisnya, Cipayung Plus Sumut menyebutkan beberapa kasus dugaan kredit fiktif yang menjadi sorotan. Mulai dari kasus di Kutalimbaru yang merugikan negara Rp6,2 miliar, hingga dugaan serupa di Tanjungbalai dengan potensi kerugian Rp17 miliar, dan di Binjai sebesar Rp10 miliar.

Khusus untuk kasus di Binjai, aktivis menduga ada keterlibatan mantan petinggi BRI unit berinisial MIL yang diduga sebagai pelaku utama. Lebih jauh, mereka menuding bahwa kasus tersebut diduga dilindungi oleh pejabat-pejabat tinggi BRI Sumut.

“Ini bukan kejadian terpisah. Ini adalah pola yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal di tubuh BRI,” tegas Ketua GMNI, Armando, dengan nada geram.

“Kegagalan pengawasan ini membuka celah lebar bagi para penjahat kerah putih untuk menjarah uang rakyat.” lanjutnya.

Ketua KAMMI, Irham, menambahkan bahwa penanganan kasus yang sudah berjalan pun dinilai belum tuntas.

“Kasus Kutalimbaru sudah ada vonis, tapi apakah sudah menyentuh aktor-aktor intelektualnya? Kami menduga belum. Hukum harus ditegakkan sampai ke akar-akarnya, jangan hanya menyentuh pelaku kelas teri.” ujarnya.

Tuntut Evaluasi Total Hingga Petinggi Kantor Wilayah

Cipayung Plus Sumut mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumut, untuk segera mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu. Mereka menegaskan, seluruh jajaran yang terlibat, mulai dari pelaksana hingga dalang intelektual, harus diseret ke meja hijau. Tuntutan keras juga dilayangkan kepada Kementerian BUMN dan Direksi BRI Pusat.

“Kami menuntut evaluasi total terhadap kinerja Kepala Kantor Wilayah BRI Sumatera Utara. Beliau jelas-jelas gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan dan harus bertanggung jawab penuh atas bobroknya sistem ini,” seru Korwil GMKI, Chrisye.

Tak hanya itu, Ketua IMM, Taufik, juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa seluruh pimpinan cabang serta kepala unit BRI di Sumut yang terindikasi terlibat.

“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh pihak yang bersalah diadili dan sistem perbankan BUMN di daerah ini kembali sehat dan terpercaya,” tutupnya.

Seruan ini menandakan babak baru perjuangan Cipayung Plus Sumut dalam mengawal kebersihan BUMN dari praktik korupsi. Mereka pun menyatakan tekad bulatnya untuk tidak membiarkan uang rakyat digerogoti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Reporter: HSMY
Editor: Drajat