Merawat Kejernihan di Tengah Simpang Siur Isu Donasi Soros

Kolom oleh Ali Syamsi- Anggota Tim Transisi Zohran Mamdani

Isu mengenai dugaan aliran dana George Soros kepada kampanye Zohran Mamdani dalam pemilihan Wali Kota New York kembali mengemuka dan meluas ke ruang publik. Angka yang disebut—US$23,7 juta—diperlakukan seolah mengalir langsung dari tokoh filantropi itu kepada kampanye Zohran. Informasi yang beredar kemudian membentuk kesan bahwa kandidat tersebut bergantung pada dukungan modal besar, bukan pada partisipasi masyarakat yang selama ini menjadi ciri kampanyenya.

 

Klaim tersebut, jika tidak diperiksa dengan cermat, dapat mengaburkan realitas yang lebih utuh. Penelusuran terhadap sumber resmi menunjukkan bahwa tidak ada catatan mengenai aliran dana langsung dari Soros maupun Open Society Foundations (OSF) kepada tim kampanye Zohran. Angka US$23,7 juta yang sering dikutip merujuk pada total pendanaan yang diberikan OSF kepada Working Families Party (WFP) dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya dalam rentang waktu bertahun-tahun. Dana itu digunakan untuk pemberdayaan komunitas, advokasi kebijakan publik, serta penguatan jaringan masyarakat sipil.

 

Bahwa sebagian organisasi tersebut kemudian menyatakan dukungan politik kepada Zohran adalah konsekuensi dari keselarasan nilai dan agenda yang diperjuangkan kandidat tersebut. Dukungan organisasi tidak otomatis berarti adanya instruksi pendonor, apalagi aliran dana langsung. Menyederhanakan hubungan ini hanya memperlemah kemampuan publik memahami dinamika pendanaan yang jauh lebih berlapis dan kompleks.

 

Dalam konteks politik Amerika Serikat, pendanaan filantropis dan pendanaan kampanye adalah dua mekanisme yang berbeda. Undang-undang membedakan secara jelas antara donasi kepada organisasi sosial dan donasi kepada komite kampanye. Ketika fakta-fakta ini diabaikan, percakapan publik berisiko terseret pada dugaan-dugaan yang tidak berdasar. Akibatnya, proses demokrasi dan reputasi kandidat dapat terdistorsi oleh informasi yang tidak akurat.

 

Model kampanye Zohran selama ini bertumpu pada kontribusi kecil warga, dukungan relawan, dan jejaring komunitas kelas pekerja. Pendekatan ini membangun basis politik yang lebih egaliter, sekaligus memperlihatkan adanya ruang bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam proses politik. Tuduhan bahwa kampanye tersebut digerakkan oleh modal besar justru mengaburkan makna partisipasi yang menjadi fondasinya.

 

Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab media menjadi sangat penting. Penyajian informasi perlu diawali oleh verifikasi, penyusunan konteks, dan pembacaan data yang menyeluruh. Pemberitaan yang hanya mengutip angka tanpa menjelaskan tujuan pendanaan, waktu distribusi, serta jenis organisasi yang menerima dana, berpotensi menyesatkan publik. Di tengah deras arus informasi, kemampuan menata ulang perspektif publik menjadi bagian dari tanggung jawab moral media.

 

Ruang publik yang sehat hanya tercipta ketika informasi yang mengalir dijaga kualitasnya. Masyarakat perlu mengembangkan kecermatan dalam menyaring informasi, terlebih pada isu yang rentan dipolitisasi. Narasi yang dibangun tanpa data yang lengkap dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik dan mendorong polarisasi yang tidak perlu.

 

Kebenaran faktual harus menjadi dasar bagi setiap percakapan publik. Meluruskan isu mengenai dugaan donasi Soros bukan sebatas untuk menjaga nama baik seorang kandidat, tetapi juga untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan di atas landasan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika misinformasi dibiarkan tanpa koreksi, kepercayaan publik yang menjadi modal utama demokrasi akan perlahan terkikis.

 

Dalam situasi politik yang semakin sarat tantangan, kejernihan informasi bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan syarat bagi berlangsungnya proses demokrasi yang matang.