Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan Warga Sepakat Uji Panitia Pilkades Desa Gambarsari Subang ke Ranah Hukum

SUBANG (KM) -Berapa tokoh masyarakat Desa Gambari akhirnya membuat pernyataan tegas, soal kisruhnya permasalahan Panitia Pilkades Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang belum membuat Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun anggaran 2023 dari APBD Kabupaten Subang sebesar Rp 187 juta rupiah.

Tokoh masyarakat Desa Gambarsari sekaligus sebagai ketua ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) Jaringan Rakyat Anti Korupsi ( JARRAK ) Wawan Setiawan alias Eyang Tugu menyatakan pernyataan tegasnya Kalau dinas yang di bawah (Kecamatan. red) tidak mampu menangani permasalahan. Menurut Wawan, seharusnya pihak Kecamatan segera melaporkan dan minta bantuan kepada dinas yang lebih atasnya.

” Ya, apabila sudah berusaha maksimal tapi tidak berhasil ya, minta bantuan lah ke dinas di atasnya dalam hal ini Dispemdes Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Dispemdes) atau ke Inspektorat Daerah (Irda) sebagai pengawas dan sekaligus auditor.” Tegas Wawan kepada KM, Sabtu (24/2).

“Sepengetahuan saya, biasanya di setiap kecamatan dan kabupaten itu ada panitia Pilkades serentak tingkat kecamatan dan kabupaten itu lebih jelas tugas pokok dan kewajibannya.” Tambahnya.

Wawan juga menganggap bahwa panitia Pilkades tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten diduga terkesan gagal melakukan pembinaan.

“Anggaran ratusan juta saja terkesan gagal melakukan pembinaan, bagaimana kalau anggaran besar milyaran rupiah.” Tandasnya.

Wawan juga mengajak semua pihak untuk menjegah KKN dari mulai yang terkecil hingga yang besar dengan cara melakukan pengawasan.

“Mari, kita cegah KKN dari hal kecil dulu. Ya, minimalnya di lingkungan desa sendiri.” imbuhnya.

Hal yang sama dikatakan, Ketua BPD Desa Gambarsari Agus Gustia Yugana S.Ip saat ditemui di rumahnya bahwa dirinya juga membuat pernyataan tegas dan keras terkait permasalahan pihak panitia Pilkades Desa Gambarsari belum membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) Pilkades tahun 2023.

“Mungkin jalan yang terbaik kita dan warga akan mengujinya di ranah hukum karena BPD sendiri terkesan di sepelekan terbukti surat BPD yang di kirim tidak di hiraukan dan terkesan tidak ada niat baik untuk menyelesaikan SPJ .” Tegas Agus Ketua BPD Gambarsari.

Reporter: Din