Kolom: Tidak Memilih ‘Penjahat’ Sebagai Presiden

Hasanuddin- Ketua Umum PBHMI 2003-2005

Kolom oleh Hasanuddin- Ketua Umum PBHMI 2003-2005

 

Lengsernya Suharto tahun 1998 itu puncak dari gerakan politik mahasiswa yang mulai turun ke jalan semenjak tahun 95-an. Setidaknya itu yang kami lakukan saat masih Mahasiswa di Makassar. Kami turun ke jalan saat itu karena menyaksikan berbagai aspek penyelenggaraan demokrasi dan pemerintahan mesti diperbarui, harus di reformasi.

 

Pemilu tahun 1997 sudah kami prediksi hanya formalitas semata, hanya demokrasi prosedural saja untuk mendudukkan kembali Pak Harto kala itu sebagai Presiden. Meskipun perlu di catat bahwa pak Harto saat itu di depan elit Golkar sempat bertanya, “apa betul rakyat masih menginginkan saya” ? Yang dijawab oleh Pak Harmoko selaku Ketua Umum Golkar dan sekaligus Ketua MPR kala itu bahwa rakyat masih menginginkan. Singkat kata pak Harto lalu dilantik kembali sebagai Presiden untuk yang keenam kalinya.

 

Pemilu tahun 1997 itu seperti Pemilu-Pemilu sebelumnya, tanpa netralitas TNI-Polri, tanpa netralitas PNS/ASN, tanpa netralitas Pers (utamanya TVRI/RRI) dan tentu saja tanpa netralitas Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa/Lurah. Benar-benar dapat dipastikan bahwa hanya perlu satu putaran saja untuk mendudukkan kembali Pak Harto.

 

Ketidakpuasan mahasiswa khususnya dan kalangan civil society yang pro-demoktasi pada umumnya atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu, membuat gelombang aksi massa yang turun ke jalan makin membesar, dan terus membesar. Kekerasan aparat terhadap para aktivis terjadi di setiap kali ada aksi yang dilakukan. Sejumlah Mahasiswa bahkan tewas berguguran misalnya Mahasiswa UMI Makassar yang kematiannya di peringati sebagai April Mob oleh Mahasiswa Makassar hingga beberapa tahun sesudah kejadian.

 

Sebulan setelah itu di Jakarta terjadi penembakan mahasiwa yang dikenang dengan peristiwa Semanggi 1 pada peristiwa ini seorang Mahasiswa dari Universitas Atma Jaya meregang nyawa setelah terkena timah panas aparat. Lalu ada peristiwa Semanggi 2, sejumlah mahasiswa dari Universitas Trisakti kali ini yang tumbang oleh sniper. Setelah itu berbagai aktifis di tangkap, di culik oleh pihak-pihak yang hingga hari ini masih banyak di antaranya yang belum jelas dimana jasadnya.

 

Terbunuhnya sejumlah mahasiswa, maupun masih raibnya sejumlah aktifis yang tidak jelas hingga saat ini di mana keberadaannya itu, adalah ekses dari tidak diselenggarakannya pemerintahan secara demokratis, tidak dijalankannya Pemilu berdasarkan azas Jujur dan Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

Kami ingin agar para pembaca terutama Polisi, dan penyelenggara Pemilu menyadari betapa pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis itu, dan betapa besar akibat kerugian yang kita peroleh sebagai suatu bangsa jika peristiwa tahun 1995-1998 itu terulang.

 

Kita mesti bersyukur karena gerakan reformasi tahun 1998 telah mendorong banyak kemajuan dalam pembangunan demokratisai kita. Kita jangan tidak pandai bersyukur dengan mengingkarinya, menghianati para pahlawan reformasi yang gugur pada masa itu, atau hianat dan tidak punya empati kepada aktifis korban penculikan yang saat ini belum jelas di mana.

 

Kami telah menyimak pernyataan Jendral Wiranto perihal DKP yang memberhentikan Prabowo Subianto; kami pun telah testimoni Letjend Agum Gumelar, pernyataan Letjend Hendro Proyiyono, dan banyak lagi lainnya perihal keterlibatan Lejtend Prabowo Subianto dalam penculikan aktifis Mahasiswa itu.

 

Namun Kami belum melihat adanya rezim pemerintahan yang berkenan menegakkan keadilan terkait peristiwa kejahatan pelanggaran HAM ini.

 

Bahkan Jokowi selaku Presiden yang pernah berjanji akan menuntaskan kasus ini saat mau maju pada periode pertamanya sebagai Presiden dan di ulang lagi ketika mau maju pada periode keduanya sebagai Presiden, justru melakukan penghianatan terhadap para korban kejahatan HAM yang di sebut oleh banyak kalangan sebagai “melibatkan” Prabowo Subianto.

 

Bahkan Jokowi seperti sudah mengidap pengakit amnesti dengan janji-janji pemberantasan HAM itu, lalu merangkul terduga penjahat HAM ini masuk kabinet bahkan memberikan anak-nya untuk dipasangkan sebagai cawapres Prabowo dengan terlebih dahulu “memperkosa” Mahkamah Konstitusi.

 

Ironis sekali. Selaku salah satu aktifis gerakan reformasi, kami tidak pernah sekali pun memberikan dukungan kepada Prabowo. Tidak sekalipun. Berkali-kali Prabowo mencalonkan diri pada Pilpres, kami tidak pernah mendukung apalagi memilihnya. Kami tidak mau hianat kepada sesama aktifis gerakan reformasi itu.

 

Kami tidak memilih ‘penjahat’ sebagai Presiden.

 

 

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*