“BISNIS” KEKUASAAN!

Bisnis kekuasaan, ilustrasi

Kolom oleh  Ahmad Daryoko*)

 

Para pendiri Republik (Para “Founding Fathers”) saat itu sadar se sadar sadarnya, bahwa mereka ini berjuang adalah untuk mendapatkan Kemerdekan, Kedaulatan , Kebebasan ber Politik, aktifitas Ekonomi dan seterusnya guna tercapainya masyarakat yang adil makmur , maju, modern, mandiri , sesuai apa yg dicita citakan Ideologi Negara dan Konstitusi/UUD 1945.

 

“BISNIS’ KEKUASAAN.

 

Namun setelah tercapainya Kemerdekaan, pada era tertentu, setelah kehidupan ber negara “settled”/mapan, maka akan terlihat peluang peluang mana yang dimata para pedagang dapat di bisnis kan ? Sebagaimana (contoh) terjadi pada Sektor Ketenagalistrikan, yang disana awalnya Sektor ini di serahkan ke BUMN PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) . Yaitu diawali dengan berdirinya BUMN Jawatan Gas dan Listrik Negara pasa 27 Oktober 1945 yang kemudian dengan PP No 18/1972 berubah menjadi PERUM Listrik Negara dan Perum Gas Negara. Dan dengan berjalannya waktu Sektor Ketenagalistrikan ternyata merupakan sektor strategis yang oleh Penguasa (siapa pun dia) merupakan peluang emas untuk ikut serta terjun “bisnis” di bidang Kelistrikan.

 

Maka mulailah muncul fenomena “Peng Peng” atau “Penguasa merangkap Pengusaha” di PLN. Atau “Wasit merangkap Pemain” . Dan mulailah terlihat para Pejabat Negara atau keluarganya membuat perusahaan2 pembangkit, ritail, pemasok batu bara, gas, pelumas dll di lingkungan PLN. Maka terbitlah UU No 15/1985 tentang Ketenagalistrikan yang menerapkan System “Single Buyer” di PLN untuk menampung hasrat dan selera dagang keluarga “oknum pejabat” (yang secara struktural membawahi PLN ).

 

TERBITNYA PSRP (“THE POWER SECTOR RESTRUCTURING PROGRAM “).

 

Dan karena Politik Hutang Luar Negeri berjalan bersamaan dengan Politik Penjualan BUMN dan Asset Negara yang lain, maka pada 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah dan sebagai konsekuensinya Pemerintah harus menandatangani LOI (“Letter Of Intent”) yang di sodorkan Lender yaitu IFIs (“International Financial Institutions”) seperti WB,ADB, IMF dll, yang berisi beberapa komitmen antara lain berupa Restrukturisasi PLN beserta kesanggupan Privatisasi/Penjualan PLN ke Swasta (terutama Asing). Dan kemudian guna memperjelas tahapan Restrukturisasi/Privatisasi PLN maka pada 25 Agustus 1998 disusulah dengan terbitnya PSRP (“The Power Sector Restructuring Program”) yang berisi tahapan2 restrukturisasi/ privatisasi/regionalisasi PLN di seluruh Indonesia dst. Kemudian PSRP ini menjadi Naskah Akademik terbitnya UU Ketenagalistrikan (yang faktanya adalah UU No 20/2002 serta UU No 30/2009, serta UU No 6/2023 ttg Omnibuslaw kluster Ketenagalistrikan).

 

SEJAK KAPAN GEJALA “PRAGMATISME” PASCA KEMERDEKAAN RI MULAI MUNCUL ?

 

Fenomena “Peng Peng” (Bisnis Kekuasaan) ini menjadi salah satu gejala “pragmatisme” bangsa Indonesia. Yang mementahkan tujuan Kemerdekaan !

 

Hal ini mulai terlihat saat munculnya UU No 1/1967 tentang PMA (Penanaman Modal Asing) yang terbit pada tanggal 10 Januari 1967 yang di tanda tangani Bung Karno selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

 

Dalam butir2 pertimbangannya UU ini diterbitkan mengingat keterbatasan kemampuan bangsa Indonesia serta keterbatasan kemampuan Negara dalam hal pendanaan. Padahal kebutuhan sudah sangat mendesak guna mengejar ketertinggalan pembangunan .

 

Pertimbangan2 diatas sangat ironis bila di bandingkan semangat para “Founding Fathers” seperti MR. Kasman Singodimedjo yang Tokoh Masyumi dan sekaligus Menteri Kehakiman Pertama Kabinet Soekarno-Hatta. Yang saat itu meng “inisiasi” untuk me Nasionalisasi Perusahaan2 Listrik Belanda seperti NV Aniem, Ogem, Gebeo, Ebalom, Nigmn dll menjadi PLN berdasar Ideologi Islam, “Almuslimuuna shuroka’u fi shalasin fil ma’i wal kala’i wan nar wa shamanuhu haram” yang sebelum nya sudah disetujui dahulu oleh BPUPKI menjadi Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai Negara !”

 

KESIMPULAN :

Telah terjadi “kemunduran” mental/daya juang ! Antara para Pemimpin Era Perjuangan Kemerdekaan 1945 dengan Para Pemimpin Pasca Kemerdekaan ! Yang kalau dibiarkan (tidak ada yang memupuk lagi) akan terjadi lagi Penjajahan terhadap RI !!

 

*)- Koordinator INVEST

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*