KOLOM: Cacat ETIKA (MORAL) Seringkali Mendapat SANKSI SOSIAL Yang Lebih Berat Dirasakan Daripada Cacat YURIDIS….!!!

*Kolom oleh Anugerah Dachi, SH, MH.

Hasil analisis para profesional dijadikan salah satu landasan “Pengambilan Keputusan” (decision making). Setiap pengambilan keputusan (decision making) yang dilakukan oleh pengambil keputusan (decision maker) pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan dan salah satu dari pertimbangan tersebut adalah didasarkan atas “Hasil Analisis dari Profesional”.

Pengambilan keputusan (decision making) tersebut berkaitan dengan berbagai bidang kegiatan suatu instansi pemerintah, instansi swasta yang kegiatannya juga beraneka ragam, misalnya bidang pertambangan, perekonomian, keuangan, politik, hukum, industri dan perdagangan, dan lain lain.

Bidang keahlian (expertise) yang dimiliki oleh kaum profesional tersebut juga beraneka ragam, antara lain keahlian di bidang akuntansi (akuntan), bidang pertambangan (geologist), bidang kesehatan (dokter), bidang hukum (lawyer), bidang penelitian yang menghasilkan “hasil survey” (ahli penelitian/statistik), dan lain-lain.

Para profesional ini (dokter, lawyer, akuntan, geologist, ahli penelitian/statistik, ekonom dst.) diberikan assignment (tugas/pekerjaan) untuk menjalankan profesinya dan produk yang dihasilkan oleh para profesional ini wujudnya berupa “OPINI” yang didasarkan atas keahliannya (keahlian masing-masing profesional).

Opini para profesional ini akan dijadikan salah satu bahan yang akan dijadikan dasar “pengambilan keputusan” (decision making) oleh para “pengambil keputusan” (decision maker).

Satu hal yang perlu untuk diketahui dan ditegaskan adalah bahwa seorang profesional di dalam menjalankan profesinya, tidak hanya didasarkan atas KEAHLIAN (expertise) yang dimilikinya, tapi juga harus dilandasi oleh ETIKA (moral) yang tinggi, karena profesi apa pun jika tidak dilandasi oleh ETIKA (moral) yang tinggi, KEAHLIAN yang dimilikinya tersebut hanya akan ikut menyumbang ke JURANG KEHANCURAN terhadap sang “pengambil keputusan” (decision maker).

LAST BUT NOT LEAST… Setiap profesi biasanya memiliki “organisasi profesi” dan setiap organisasi profesi memiliki “Kode Etik” yang wajib dihormati dan dipatuhi oleh setiap anggotanya. Kadang-kadang SANKSI SOSIAL lebih berat jika dibandingkan dengan SANKSI HUKUM.

Contoh: wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi hukum berupa denda dan jika denda telah dibayar, selesailah masalahnya. Berbeda dengan seorang yang melanggar KODE ETIK, dia akan dijadikan “obyek pembicaraan” di mana-mana dan kapan saja oleh masyarakat, terutama oleh rekan-rekan seprofesinya.

*Penulis adalah Dosen STIE Dharma Andhiga Bogor, Ketua Departemen Hukum dan HAM di Badan Advokasi Indonesia (BAI) DPC Depok

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*