Proyek Pengaspalan Jalan di Tambun, Kontraktor Diduga Kurangi Spesifikasi

BEKASI (KM) – Proyek Pengaspalan di Jalan RT. Endah, Kp. Pekopen Rt001, RW 007 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, diduga kontraktor mengurangi spesifikasi. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Raju Barother yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN).

Volume pekerjaan pengaspalan tersebut adalah 580 meter persegi dengan ketebalan 7 cm (ATB 4 cm, ACWC 3 cm). Namun, menurut laporan tersebut, hanya ada 4 mobil dengan muatan bervariasi yang dikirim untuk pekerjaan pengaspalan tersebut.

Sebelumnya, pada hari Rabu, hanya ada 1 mobil yang dikirim dengan item ATB, dan keesokan harinya, 3 mobil dikirim dengan item AC WC.

Konsultan pengawas, Sani, saat dikonfirmasi mengenai tonase pengiriman, mengatakan bahwa ia belum melihat langsung dan akan memeriksanya di lapangan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Permukiman pada Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi Edi, ketika dihubungi awak media, tidak dapat dihubungi.

Ketua Komunitas Peduli Bekasi (KPB) Yanto Purnomo menegaskan bahwa pihak kontraktor diduga ingin mengurangi spesifikasi yang tercantum di RAB.

“Total volume 580 meter persegi, dengan menggunakan 2 item lapisan aspal (ATB 4cm + ACWC 3cm), secara analisa harusnya 91 ton (9 mobil bermuatan 10ton) masa hanya dikirim 4 mobil aspal?, Kami menduga ada pengurangan Volume Tonase yang sengaja dilakukan rekanan kontraktor. ” Ucapnya, Rabu, (1/9)

Masih Yanto, kalau kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai dan gelarannya dikurangin akan berdampak cepat rusak dan mengelupas. Jadi spesifikasi ketebalan yang sudah disarankan Dinas harus dilaksanakan,” ujar Yanto.

Yanto mendesak pihak DISPERKIMTAN untuk melakukan pengecekan tentang kualitas pekerjaannya, apakah sesuai spesifikasi atau tidak.

“Karena pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi ini kan menggunakan uang rakyat, jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia oleh pihak kontraktor tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya,” tegas Yanto.

Ia pun mendesak PPTK untuk turun melakukan pemeriksaan di pekerjaan tersebut, jangan hanya duduk manis, agar mendapatkan hasil maksimal dan sesuai harapan masyarakat.

Reporter: Mon