CERI Nilai Pernyataan KPK Soal Ekspor Nikel ke China Bukan Penyelundupan Terlalu Prematur

Yusri Usman, CERI

JAKARTA (KM) – CERI menilai pernyataan KPK soal temuan ekspor 5,3 juta ton ore nikel Indonesia ke China bukan merupakan penyelundupan, terlalu prematur.

Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI, mengatakan bahwa pernyataan KPK tersebut tidak dapat diterima. Menurutnya, ekspor ore nikel ke China oleh PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) merupakan penyelundupan karena melanggar ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Pasal 103 ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa semua mineral harus diproses di smelter dalam negeri. Dalam hal ini, SILO tidak memiliki smelter untuk mengolah bijih nikel yang diekspornya ke China.

Yusri juga mempertanyakan klaim KPK bahwa kerugian negara akibat penyelundupan tersebut hanya sebesar Rp 14 miliar.

“KPK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kerugian negara. Kewenangan tersebut ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” katanya.

Alasan CERI menilai pernyataan KPK tersebut terlalu prematur adalah Pertama, ekspor ore nikel ke China oleh SILO melanggar ketentuan UU Minerba. Pasal 103 ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa semua mineral harus diproses di smelter dalam negeri. Dalam hal ini, SILO tidak memiliki smelter untuk mengolah bijih nikel yang diekspornya ke China.

“Kedua, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kerugian negara. Kewenangan tersebut ada pada BPK dan BPKP,” lanjutnya..

Ketiga, KPK tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai temuan ekspor ore nikel tersebut. KPK hanya menyebutkan bahwa terdapat 84 kali pengiriman komoditas besi dari SILO ke China. Namun, KPK tidak menjelaskan secara rinci mengenai kadar nikel dalam pengiriman tersebut.

CERI meminta KPK untuk lebih transparan dalam menangani kasus ini. KPK harus memberikan penjelasan yang rinci mengenai temuan ekspor ore nikel tersebut, termasuk mengenai kadar nikel dalam pengiriman tersebut.

Selain itu, KPK juga harus menyerahkan kasus ini kepada BPK dan BPKP untuk menentukan kerugian negara yang timbul.

Reporter: red/ CERI

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*