Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih Wanti-wanti Jangan Dirikan Desa Wisata Asal-asalan

TEGAL (KM) – Direktorat Tata Kelola Destinasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Peristiwa dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerja sama dengan DPR RI menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Grand Dian Hotel Slawi, Kabupaten Tegal, Jumat (21/7).

Perwakilan Direktorat Tata Kelola Destinasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf RI M. Nurdin mengatakan Kementerian Pariwisata sudah memiliki Peraturan Menteri terkait dengan pengembangan destinasi pariwisata bekelanjutan yaitu Permen Nomor 9 Tahun 2021 yang intinya adalah mengatur bagaimana destinasi pariwisata berkelanjutan.

“Pariwisata berkelanjutan ini adalah bagaimana mengembangkan suatu destinasi dengan memperhitungkan dampak-dampak, baik sosial, ekonomi, lingkungan untuk masa sekarang dan yang akan datang,” jelasnya.

M. Nurdin mengatakan pariwisata saat ini sudah berubah paradigmanya, sebelumnya itu yang kita kejar adalah number/ angka banyaknya wisatawan yang datang, sekarang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 dan Tahun 2004 bahwa sekarang paradigma pembangunan pariwisata itu sudah harus menuju ke quality.

“Jadi, kita bukan lagi mengejar kuantitas tapi kita harus mengejar kualitas,” terangnya.

Selain itu juga menyiapkan destinasinya yang berkualitas, menyiapkan produk-produk lokal sehingga membuat wisatawan betah. Kemudian juga dalam destinasi pariwisata yang berkualitas juga perlu disiapkan bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Dan yang terakhir menyiapkan daya dukung lingkungan, lingkungan inilah yang kemudian harus kita jaga supaya lebih berkelanjutan, supaya anak cucu kita bisa ikut menikmati,” jelas M. Nurdin.

“Kami juga berharap melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal bersama-sama diregulator mengawasi dan mengembangkan industri pariwisata dengan mempertimbangkan mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan, masyarakat dan ekonomi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM mengatakan kegiatan Bimtek ini sebagai kelanjutan dari peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama karena setelah pandemi Covid-19 itu.

Fikri mengatakan sesungguhnya yang bisa didorong oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota adalah sesungguhnya pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Memang pariwisata ini terpuruknya luar biasa di tahun 2021 bahkan dengan hunian hotel itu hanya tinggal 15% dan 85% itu drop, sehingga tidak seluruhnya bisa bertahan, ada yang sudah PHK bahkan menjual,” ujarnya.

Fikri mengajak untuk bangkit, berubah, bukan banyaknya wisatawan tetapi kualitas pariwisata, termasuk kenyamanan dari sisi kesehatan.

“Saya mewanti-wanti supaya tidak mendirikan desa wisata asal-asalan, jadi harus memperhatikan di desa wisata itu tempatnya indah dan menarik untuk dijadikan destinasi,” pungkas Fikri.

Reporter: Evie/HS

Editor: redaksi