Pernyataan Sikap PP Barupas Indonesia Terhadap RUU Kesehatan: Sangat Paradoks dan Tidak Adil untuk Rakyat!

Rilis PP Barupas Indonesia Terhadap RUU Kesehatan

Jakarta (KM) – Pimpinan Pusat Barisan Rakyat Untuk Perjuangan Adil Sejahtera (PP BARUPAS Indonesia) menyatakan sikap dan pandangannya terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Ketua umum PP BARUPAS Indonesia, Azrai Ridha, menyebut bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh PP BARUPAS INDONESIA, pembahasan RUU Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah sangat tertutup tanpa melibatkan publik melalui public hearing, dan tanpa melibatkan secara intens organisasi profesi terkait, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Menurut Azrai kondisi ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan publik, diantaranya tidak dimasukannya dan akan dihapusnya pasal-pasal tertentu, seperti dikeluarkannya pengaturan kelembagaan dan fasilitasi BPJS Kesehatan, sedangkan di sisi lain pemerintah dan DPR berkeinginan untuk mendesakkan pengaturan tentang alokasi anggaran 10% dari APBN dan APBD.

“Sungguh pembahasan RUU Kesehatan ini sangat paradoks dan tidak adil bagi rakyat. Pembahasan yang mengatur hajat dan kesejahteraan hidup orang banyak, justru mengabaikan aspirasi publik dan rasa keadilan” ujar Azrai melalui siaran pers yang diterima kupasmerdeka.com, Senin (5/6)

Menurut Azrai dengan adanya keinginan pemerintah untuk mengeluarkan pengaturan fasilitasi BPJS Kesehatan dari RUU Kesehatan ini, terdapat niat terselubung dari pemerintah agar kementrian kesehatan mendapat limpahan anggaran dari APBN/APBD.

“Keinginan pemerintah untuk mengeluarkan pengaturan fasilitasi BPJS Kesehatan dari RUU Kesehatan, membuktikan ada niat terselubung dari pemerintah agar kementrian kesehatan mendapat limpahan anggaran 10% dari APBN/APBD, sekaligus mendapat tambahan biaya yang berasal dari pembiayaan pelayanan dan fasilitasi kesehatan.” tegasnya

“Seharusnya keinginan pemerintah dan DPR untuk menetapkan pengaturan alokasi anggaran 10% dari APBN/APBD tersebut merupakan momentum untuk memberikan pelayanan pengobatan secara gratis kepada rakyat dengan cara, rakyat dibebaskan dari kewajiban membayar iuran BPJS kesehatan.” pungkasnya

Reporter: Elok NPS

Editor: redaksi

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*