DPP FWJI Gelar Diskusi Kebangsaan Bertema ‘Kunci Suksesi 2024’, Dorong Netralitas Pemerintah dan APH
JAKARTA (KM) – Mengamati dinamika situasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) menyelenggarakan acara diskusi kebangsaan bertema Bertema ‘Kunci Suksesi 2024’’ bertempat di Kantor DPP FWJI, Jalan Anyelir Perumahan Kresek Indah Blok E Nomor 8, Jakarta Barat, Kamis (25/5).
Diskusi kebangsaan yang menghadirkan tokoh nasional eks Deputi Basarnas RI, Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan beberapa nara sumber lainnya, dimaksudkan untuk mengajak masyarakat Indonesia, elit politik dan pemerintah supaya bersama-sama menjaga kondusivitas dan kenyamanan di Pemilu 2024 mendatang.
Dalam paparannya, Tatang Zaenudin mengatakan bahwa persoalan pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang merupakan ajang kontestasi sehat.
“Pemilu 2024 nanti menjadi ajang kontestasi para calon dari para elit politik di tanah air. Persoalan yang sering terjadi banyak yang tergelincir ke ranah hukum dengan tindakan-tindakan yang sering menjatuhkan antar pendukung para kontestan,” kata Tatang.
Tatang juga menyebut bahwa politik identitas itu tidak ada, yang ada hanya politik putih dan politik hitam.
“Sebutan politik identitas itu saya katakan tidak ada, karena sebutan itu hanya sebagai pengembangan opini dari pihak-pihak tertentu untuk menggulirkan hasratnya. Perlu saya ingatkan bahwa yang ada hanya politik putih dan politik hitam,” tegas Tatang.
Dia berharap, dalam pemilu 2024 nanti pemerintah dan aparat hukum dapat menjaga netralitasnya serta memberikan edukasi politik yang dapat memberikan keteduhan kepada masyarakat.
“Peran Pemerintah baik Presiden, KPU, Bawaslu, dan aparat hukum harus menjaga netralitasnya. Berikan rasa nyaman dan mengedukasi masyarakat terkait pemilu yang jurdil demi terciptanya pesta demokrasi sesuai aturan dan konstitusi,” jelasnya.
Di sinilah kata Tatang, peran jurnalis juga menjadi penentu dalam menyampaikan informasi yang tidak menyudutkan calon satu dengan calon yang lain, terlebih adanya opini SARA dan kampanye hitam sehingga rakyat yang menjadi korbannya.
“Saya ingatkan ya, jangan terjadi lagi hal-hal yang merusak demokrasi pemilu kita. Ciptakan pesta demokrasi 2024 nanti tanpa adanya SARA dan kampanye hitam. Tugas wartawan juga harus netral, berikan informasi yang sehat dan tidak berpihakan,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum FWJI, Mustofa Hadi Karya yang juga didaulat sebagai nara sumber dalam diskusi kebangsaan tersebut.
Menurut Ketua Umum FWJI yang akrab disapa Opan, persoalan yang krusial dan sering terjadinya gesekan di Pemilu lima tahunan itu merupakan pesta demokrasi yang jurdil (jujur dan adil).
Sebagai aktifis pers, Opan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah cerdas dan memiliki kesadaran berpolitik. Bahkan peran jurnalis menjadi penentu dalam memberikan informasi yang tidak berpihakan.
“Saya melihatnya seperti itu. Kita berkaca dari peristiwa-peristiwa di Pemilu sebelumnya, bahwa peran jurnalis sangat menentukan jalannya proses pesta demokrasi Pemilu 2024 nanti. Berikan edukasi yang baik untuk masyarakat, elit politik dan pemerintah sehingga Pemilu nanti bukan lagi ajang kriminalisasi maupun kontes pembunuhan massal,” ucap Opan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gapta Law Office dan pengamat hukum politik, Richard William, menyampaikan bahwa Pemilu 2024 akan menjadi pembelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dia berharap persoalan kotak kardus dan korban massal sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia tidak terulang kembali.
“Jika kita mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, saya yakin di Pemilu 2024 nanti akan terbangun kesadaran politik pesta demokrasi yang sehat. Jangan sampai terjadi lagi soal kotak kardus dan korban massal KPPS, karena itu akan menjadi momok yang sangat melukai hati kita semua,” papar Richard.
Sebagai pengamat hukum politik, Richard mengajak kepada seluruh masyarakat baik kawan-kawan relawan maupun para tim sukses dari para calon untuk menahan diri dan tidak menggulirkan opini-opini tidak baik sebagai bentuk provokasi yang akhirnya berujung pada persoalan hukum.
Selain itu, kehadiran Puguh Kribo yang dikenal sebagai seorang advokat dan gitaris peraih rekor dunia Muri yang viral dengan permainan gitar 6 kepala diacara Diskusi Kebangsaan tersebut bak gayung bersambut yang menambah deretan edukasi jelang Pemilu 2024.
Dalam pernyataannya, Puguh mengaku mewakili kawan-kawan musisi dan advokat untuk mengajak semua pihak agar selalu memberikan edukasi yang baik ke masyarakat, karena menurutnya kunci suksesnya Pemilu 2024 menjadi tanggungjawab bersama. “Sukses pemilu nanti menjadi tanggungjawab kita semua,” kata Puguh.
Adapun terhadap para musisi dan kawan-kawan artis yang mengikuti pencalonan di Pemilu 2024 nanti, dia berharap agar semuanya bisa saling menjaga toleransi dan mengedepankan pesan moral untuk bersama-sama membangun bangsa. Puguh menilai, Pemilu 2024 bukanlah pesta demokrasi, akan tetapi proses pencapaian demokrasi berbangsa dan bernegara.
“Saya melihatnya pemilu kita nanti itu sebagai proses demokrasi, proses di mana semua saling mengedukasi dan melakukan penataan diri demi terlaksananya Pemilu 2024. Hindari politik identitas dan kampanye hitam, karena itu sangat merusak hak-hak demokrasi di Indonesia,” lanjut Puguh.
Di sisi lain, aktivis perempuan, Tri Wulansari mengatakan bahwa emak- emak dan kaum milenial juga merupakan bagian terpenting dalam proses penghimpunan suara.
Ia pun menghimbau agar mereka tidak terpengaruh untuk melakukan kampanye hitam dan kampanye identitas. “Semangat yang menggebu-gebu itu bagus untuk memicu pesta demokrasi, namun harus lebih waspada dalam memberikan komen-komen di sosial media,” imbaunya.
Saat ini, emak-emak dan kaum milenial dalam Pemilu 2024 nanti jangan mudah terpancing dengan isu-isu politik yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena jeratan UU ITE ada di depan mata.
“Sah-sah saja mendukung siapapun sebagai calon pilihan di Pemilu 2024 nanti, akan tetapi jangan sampai membabi buta sehingga tidak pandai memainkan jemari dan ucapan yang menyinggung orang lain,” imbuhnya.
“Mari sambut pesta demokrasi dengan suka cita, dan jangan malah sebaliknya menjadi duka cita,” pungkasnya.
Reporter : Sudrajat
Editor : Red 1
Leave a comment