Demo Warga Korban Proyek Tol Cijago 3 Terus Berlanjut, Baba Rojan: Mana Janji Pemerintah Bantu Rakyat Kecil?

Demo warga Limo Depok menuntut pembayaran lahan yang digusur untuk proyek jalan tol Cijago 3

DEPOK (KM) – Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh warga Limo yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Cijago 3 dan mengancam akan terus melakukan aksi di lokasi proyek tol hingga tuntutan atas hak mereka dipenuhi.

Baba Rojan yang memimpin aksi tersebut kembali meminta kepada pihak terkait khususnya Pengadilan Negeri Depok dan Badan Pertanahan Depok untuk segera memenuhi tuntutan warga agar proses pembayaran lahan yang dibebaskan untuk proyek tol Cijago 3 segera terealisasi.

Bahkan, dalam aksi kali ini para pendemo juga mendirikan tenda di lokasi proyek dan alat berat yang ‘stand by’ ikut diboikot hingga tuntutan pembayaran lahan dipenuhi.

“Saya minta diberesin ini tanah saya, jangan seenaknya gusur begini,” ucap Baba Rojan di sela aksi demo, Selasa (2/5).

“Tanah saya udah diratain begini, kan perlu diperhatiin dong rakyat kecil, katanya pemerintah membantu rakyat kecil, ini mana? Nggak ada cerita-cerita membantu kalau begini,” ungkapnya.

Para pendemo juga mempertanyakan seorang oknum PPK bernama Eko yang menurutnya tidak bertanggung jawab.

“Eko kemana itu? Jangan dia kabur begitu aja Eko!. Rapihin dulu di sini, bayar tanah kita! bilang tuh BPN, jangan seenaknya aja duduk di bangku, beresin nih tanah! tanah kita di sini belum dibayar, udah diratain begini,” bebernya.

Di hari yang sama, Pengadilan Negeri Depok juga menjadwalkan pertemuan dengan para pihak yang berkepentingan terkait penetapan uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut yakni PT Artha Cahaya Persada (ACP), Suharlin Lilin Harlini (mewakili warga), dan Udin selaku mantan RW setempat yang menolak menandatangani surat kesepakatan warga sehingga menyebabkan Pengadilan belum bisa melakukan pencairan atas dana titipan uang ganti rugi kepada para pemilik lahan.

Namun, dari hasil pantauan awak media di PN Depok, pertemuan yang digelar tersebut tidak membuahkan hasil, karena Udin selaku salah satu pemilik lahan yang bermasalah dengan PT ACP justru tidak datang untuk memenuhi undangan pengadilan.

Pihak PT ACP juga tidak bersedia di wawancara usai pertemuan tersebut.

Suharlin Lilin Harlini dan Cynthia Krisna Wardhani selaku perwakilan warga saat diwawancara awak media usai memenuhi undangan di PN Depok (2/5). Dok.KM

Sementara Suharlin Lilin Harlini didampingi Cynthia Krisna Wardhani yang mewakili warga pemilik lahan saat diwawancara awak media mengaku kecewa dengan tidak kooperatifnya Udin yang lagi-lagi tidak hadir sehingga menghambat proses pencairan dana.

“Padahal dia sudah ikut tanda tangan kesepakatan pada pertemuan sebelumnya, namun entah kenapa dia tidak mau datang lagi untuk menandatangani. Jadi kita semua ini tersangkut karena Udin saja, karena ini sudah penetapan dan ada 1 orang yang tidak mau tanda tangan, alhasil kita semua tidak bisa keluar dana nya,” ujar Cynthia di ruang Konferensi Pers PN Depok (2/5).

Lebih lanjut dikatakan Cynthia, hingga saat ini pihaknya belum mendapat rekomendasi dan arahan lebih lanjut dari PN Depok karena keberadaan Udin yang tidak diketahui rimbanya.

Ditambahkan Suharlin, pihaknya juga sudah berdiskusi dengan BPK agar pihak BPK bisa mendorong pembatalan keputusan pengadilan yang sudah ada, karena dinilai ada salah prosedur, sehingga keputusan yang dihasilkan kemudian bisa bersifat parsial di mana antara lahan yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah tidak digabungkan menjadi satu, namun dipisah sesuai porsi nya masing-masing.

“Jadi kita minta antara tanah yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah jangan digabung, supaya kita bisa parsial. Kalau sekarang kan semua digabung, jadi kan kasian dengan warga-warga yang tanah nya tidak bermasalah jadi terhambat,” jelasnya.

“Kalau pak Udin bermasalah dengan PT ACP silahkan saja dilanjut, tapi warga yang tidak bermasalah ya itu harus sendiri dong, harus parsial gitu loh, nah BPK dan BPN harus mengajukan ini ke pengadilan supaya penggabungan itu dibatalkan sehingga kita bisa parsial,” terangnya.

“Saya harap BPN mau ya mendengarkan masyarakat, karena kita tidak bermasalah kok. Kalau saat ini sih memang belum ada arahan, karena masih menunggu Udin untuk tanda tangan,” tambahnya.

Terkait kenapa Udin tidak mau tanda tangan, Cynthia menyatakan tidak mengerti apakah yang bersangkutan ada persoalan internal atau bagaimana, namun karena ulahnya tersebut, membuat warga yang lahannya tidak bermasalah ikut terkena imbas ditahan pembayarannya meski lahan mereka sudah diratakan.

“Jadi lebih baik parsial saja, karena warga-warga yang lain kan tidak bermasalah dengan PT ACP, lebih baik sendiri-sendiri saja, saya pun juga demikian,” pungkasnya.

Reporter : Sudrajat

Editor : Red 1

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*