Anggaran Dana Desa Lambang Sari Bekasi Diduga ‘Banyak Permainan’ dan KKN

Tampak proyek di Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekas yang belum selesai

BEKASI (KM) – Tim Gabungan Investigasi Media berhasil mengkonfirmasi Kaur Keuangan Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi  terkait adanya dugaan ‘permainan’ anggaran Dana Desa  tahun 2019, dan 2022.

Hal tersebut diketahui dari data data yang diterima tim investigasi untuk divalidkan dengan fakta fakta di lapangan  dan dari berbagai  narasumber.

Setelah sebelumnya Tim Investigasi Gabungan Media mengkroscek langsung  pembangunan kantor  BPD Lambang Sari yang diduga  adanya  ‘mark up’ anggaran  serta pembelaanjaan lainnya yang indikasinya ada permainan dalam realisasi anggarannya.

Setelah  mendapatkan informasi dari sumber investigasi yang langsung  ke lapangan, bahwa pembangunan  kantor BPD Lambang Sari dengan anggaran sekitar  kurang 400 jutaan, dengan pengajuan tahap pertama tahun anggaran 2022 sebesar  385 juta sesuai tertulis pada banner kegiatan, dan pada tahun penganggaran 2023 diajukan 106 juta dan sudah direalisasikan atau dicairkan  anggran tahap 2 tersebut pada bulan April 2023. Total anggaran yang direalisasikan untuk pembangunan kantor BPD Lambang Sari sekitar hampir  500 jutaan.

Fakta di lapangan pembangunan kantor BPD Lambang Sari  pembangunan belum selesai dikerjakan masih berjalan sekitar 80 persen, ukuran bangunan sekitar 7×8 meter = 57 meter.Pembangunan tidak menggunakan cakap ayam atau pondasi  karena di bangun dari atas atau gendong meneruskan dak dari bangunan dibawahnya bangunan sekertariat Karang Taruna.

Pagu anggaran bangunan di kabupaten Bekasi dalam hitungan biaya per meter persegi diterapkan rata rata 2.900.000 / meter, jika bangunan seluas 56 x 2.900.000 = 162 .400.000 dan secara logika pasti pemborong atau yang mengerjakan bangunan tersebut sudah pasti ada keuntungannya, tetapi ini sangat nampak sekali  adanya pembebengkakan anggaran, dengan anggaran  426 jutaan untuk pembagunan kantor BPD  dengan ukuran 56 meter persegi.

Saat dikonfirmasi kepada Nurlela yang akrab di panggil Ela selaku Kaur Keuangan Desa Lambang Sari, mengatakan dan membenarkan  bahwa pembangunan Kantor BPD tersebut dengan dua tahapan anggaran yaitu anggaran pada tahun 2022 385 juta dan penambahan anggaran 2023 sekitar 106 juta.

“Iya bang anggaran kantor BPD tahap pertama sebesar 385 juta tapi karena ada rcofusing di potong atau di kembalikan 65 juta jadi pembagunan  tahap pertama 2022 sebesar 360 juta, dan sudah kami masukan ke APBdes perubahan,” kata Ela, Jumat (12/5).

Ela juga menjelaskan bahwa pembangunan tahap 2 yaitu dengan pengajuan bangunan Balkon depan dengan anggaran 106 juta.

“Pembangunan kantor BPD Ini bukan mangkrak bang, tapi kami pembangunannya 2 tahap dan ini menggunakan angaran Dana Alokasi Desa (DAD) sumbernya bukan Dana Desa, kami juga selalu  berkonsultasi dengan pihak Inspektorat dalam melakukannya,” kilah Ela kepada awak media.

Saat dipertanyaan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan dalam LKPJ,  Ela menjawab bingung karena memang banyak sekali kegiatan laporan keuangan apa lagi laporan keuangan pada tahun 2019 lalu.

“Masalah tanda tangan bang terkadang saya lupa , kadang kadang jika laporan tidak cepat, maka   angaran berikutnya takut lama pencairannya, apalagi tahun ini menjelang lebaran,” kilah Ela lagi dalam penjelasannya.

Ada beberapa poin yang dikonfirmasi kepada Ela selaku Kaur Keuangan namun jawaban Ela berbelit.

Dan dalam data tersebut tertulis  “Ongkos * sebanyak 6O jutaan, pada LKPJ  anggaran tahun 2022. Pada  ujungnya Ela selaku Kaur Keuangan  mengakui  adanya,  perkeliruan, apa yang di konfirmasi  sesuai data yang di miliki tim media.

Tim Awak media juga memperoleh informasi ketidakhormonisan antara Plt.Desa Lambang Sari dan Kaur Keuangan sehingga dalam pengakuan Plt Hadi Sopyan saat di konfirmasi terkait anggaran Desa , dirinya tidak tahu karena merasa tidak dilibatkan sama sekali,

“Kalo terkait Keuangan Desa sampai saat ini saya gak tau bang, semuanya ada di wewenang Kaur Keuangan.dan masalah gaji pun sampai saat ini saya masih menerima gaji atau Honor sebagai Sekdes, pungkas Plt Desa Lambang Sari, Hadi Sopyan.

Rep: Sur

Editor: redaksi

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*