Tiga Kontraktor Proyek Pemkab Bekasi Diduga Pangkas Spesifikasi Teknis Demi Kejar Cuan

BEKASI (KM) – Pemerintah Kabupaten Bekasi di setiap tahunnya selalu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun, kadang proyek yang dikerjakan pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) masih sering melanggar aturan spesifikasi teknis.

Pada proyek penunjukan langsung (PL) yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi, sebanyak tiga kontraktor di tempat berbeda ditengarai nekat memangkas spesifikasi teknis.

Pada proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Endriz Perum Alamanda Regency RT 006 RW 021 Desa Karang Satria, yang dikerjakan CV. Bintang Maju Jaya, pekerjaan menggunakan agregat lapisan pondasi bawah dengan memakai campuran puing dan plastik sheet penahan obat beton pun tidak dipasang sepenuhnya.

Begitu juga tiga proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Perum LKBN Antara RW 014 Desa Jejalenjaya, yang dikerjakan CV. Aditya Kencana, dasar badan jalan masih terlihat tanah yang sangat labil, tanpa dilakukannya pemadatan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, hanya menggunakan campuran puing.

Sementara itu, Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Taman Alamanda RT 003 RW 012 Desa Karang Satria, yang dikerjakan oleh CV. Azfar Barokah, dengan item aspal (hotmix) diduga ada pengurangan tonase aspal di waktu pelaksanaan.

Merespon temuan tersebut, pengawas Dinas DPRKPP Bidang PSU, Dian, mengatakan perihal kegiatan yang memakai agregat puing di Perum LKBN, dirinya mengaku sudah melakukan peneguran kepada pihak pelaksana lapangan, dan nyatanya tidak dihiraukan.

“Saya sudah tegur pelaksana lapangan Rizal, agar puing bekas bongkaran dibuang, jangan taro di lokasi,” katanya. Hal yang sama dikatakan konsultan pengawas, Nawi. “Masalah puing di perumahan LKBN kita juga sudah tegur pelaksana […] itu permintaan warga,” ujarnya.

Selain kegiatan di Perum LKBN, kejanggalan juga terjadi pada volume kegiatan dan pengiriman aspal di lokasi perumahan Taman Alamanda RT 003/12, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara. “Untuk volume panjang 160m lebar 4m tebal 3cm, pengiriman yang dipesan kontraktor tiga mobil,” ucap Nawi.

“Sangat disayangkan, terkait Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Endriz Perum Alamanda Regency RT 006 RW 021 Desa Karang Satria, dikerjakan CV. Bintang Maju Jaya, mandor lapangan sempat tidak memberikan informasi bahwa pihaknya akan melakukan pelaksanaan (loading) kepada pengawas atau konsultan, sehingga pengawas dari Dinas melakukan peneguran,” katanya.

Advertisement

Menanggapi dugaan persoalan proyek yang dikerjakan tiga kontraktor, Ketua Komunitas Peduli Bekasi (KPB) Yanto Purnomo mengatakan, cara permainan kontraktor di saat proyek pemerintah sudah mulai dilaksanakan, sampai detik ini dari tahun ke tahun belum ada perubahan, masih saja mencari keuntungan tambahan pada setiap proyek yang mereka kerjakan.

“Seperti pekerjaan aspal yang dikerjakan CV. Azfar Barokah, di Perumahan Taman Alamanda, dengan volume yang dikatakan konsultan pengawas, panjang 160m lebar 4m tebal 3cm. Kalau dihitung secara analisa, seharusnya dengan total panjang 160 m x lebar 4 m x tebal 0,03m x rumus aspal dibagi 1 mobil truk muatan (10 ton) harusnya volume keseluruhan tonasenya dikalkulasikan jumlahnya 44,16 ton, artinya pengiriman kurang lebih 5 mobil, nyatanya pengiriman hanya 3 mobil,  ini sangat jelas dugaan mencari keuntungan,” jelas Yanto kepada Kupasmerdeka.com Sabtu 25/6.

Terkait pengecoran jalan menggunakan agregat puing di lokasi Taman Alamanda Regency dan di Perum LKBN, Yanto mengatakan, puing yang digunakan pihak kontraktor sebagai agregat di saat pelaksanaan kegiatan pengecoran jalan dikuatirkan akan menyebabkan keretakan, apalagi sebagian badan jalan kondisinya masih terlihat tanah.

“Proses pemadatan seharusnya dilakukan kontraktor, itu pun tidak menggunakan puing, melainkan agregat tipe A, namun nyatanya ada tahapan pekerjaan yang dilanggar,” ungkapnya.

Yanto pun meminta kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar turun ke lokasi melakukan peninjauan kembali serta menuntut tanggung jawabnya terhadap hasil pekerjaan para kontraktor. “Jangan hanya di kantor saja menerima fee 1 persen,” ketusnya.

“Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) [agar] mengaudit semua kegiatan proyek yang ada di Dinas DPRKPP Kabupaten Bekasi,” tambah Yanto.

Hingga berita ini ditayangkan, Elfas sebagai PPTK masih enggan menjawab permintaan keterangan.

Reporter: KM Bekasi Kab
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: