Bahas Modal Awal Kegiatan, BUMDes Kabupaten Paniai Gelar Rapat Bersama Pendamping dan DPMK

Pengurus BUMDes 216 kampung melakukan rapat bersama TA dan DPMK Kabupaten Paniai di Aula DPMK Madi, Paniai (dok. KM)
Pengurus BUMDes 216 kampung melakukan rapat bersama TA dan DPMK Kabupaten Paniai di Aula DPMK Madi, Paniai (dok. KM)

PANIAI, PAPUA (KM) – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Paniai Provinsi Papua, menggelar rapat investigasi terkait modal awal BUMDes kepada pihak Tenaga Pendamping Kabupaten (TA) dan DPMK, di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Madi, Paniai, Provinsi Papua, Senin 23/5.

Ketua Penggerak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Paniai, Yogi, menjelaskan bahwa perjuangan pihaknya sudah dilakukan dari sejak 2019.

“Kami tim penggerak Bumdes dari 216 kampung dan 24 kepala desa pernah melakukan kesepakatan bersama di lapangan Karel Gobai, dan tahapan sosialisasi tentang BUMDes sudah kami lewati,” ujar Yogi.

Yogi menuturkan, pihaknya sudah cukup bersabar untuk memperjuangkan BUMDes dan pernah melakukan pembentukan kepengurusan BUMDes dari 216 Desa yang bertujuan untuk menggali potensi dan memberdayakan masyarakat Desa sesuai amanat UU RI tentang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 87:(1) dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Sehingga kami menyuarakan aspirasi masyarakat dari 216 desa soal modal awalnya,” kata Yogi.

Ia menjelaskan, BUMDes telah melakukan pembentukan kepengurusan dari setiap kampung dengan alasan meningkatnya pengangguran serta tidak adanya peluang untuk membuka lapangan kerja di Kabupaten Paniai.

“Sehingga kami memberikan kesempatan dan membuka peluang kepada masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran, dan mereka bisa membantu masyarakat dalam memajukan ekonomi di desanya,” ulasnya.

“Pengurus BUMDes di tingkat desa yang kami rekrut dari lulusan sarjana dan SMA/SMK yang menganggur, bukan pegawai sipil atau ASN. Sehingga kami datang dengan niat yang baik untuk menyampaikan aspirasi pengurus BUMDes dari 216 desa yang ada di Kabupaten Paniai,” jelasnya.

Advertisement

Yogi berharap, setiap pengurus BUMDes 216 kampung harus menjaga kekompakan dan persatuan dalam masa kepemimpinan Presiden RI Jokowi.

Sementara itu, Yolina Talapary, mengatakan ada progres data yang sudah masuk di lapangan kerja selama tahun 2022, dan saat ini pengajuan dalam RKPD desa adalah 4 Distrik  yang bisa jalankan tahun ini dan sudah disetujui melalui hasil kesepakatan musyawarah desa Per distrik yang dilakukan bulan Oktober lalu.

Dan tahun 2023 kata Yolina, 216 desa tetap dilakukan sinkronisasi data sesuai target teman-teman pengurus yang sedang diperjuangkan saat ini.

Yang jelas, kata dia, mendirikan BUMDes kembali pada kesepakatan Desa sesuai RKPD Desa saat Musrembang Kampung. Sehingga kepada pengurus BUMDes agar kembali bernegosiasi dengan masing-masing kepala Desa.

“Mendirikan BUMDes bersumber dari dana Desa dan statusnya di Desanya, bukan di Kabupaten, kecuali BUMDes bersama di tingkat Distrik,” terangnya.

Kepala Bidang DPMK Kabupaten Paniai, Abet Pekey menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes merupakan niat yang  baik untuk memajukan ekonomi di kampung. 

Menurutnya, Pengurus BUMDes, masyarakat dan  pengangguran harus bekerja bersama untuk menggali potensi di kampungnya dan membuka usaha apa saja yang bisa dikelola sendiri melalui penyertaan dana desa sesuai iklim dan perkembangan kampung sehingga ada penghasilan untuk memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa.

Selain itu, Jeri P Degei selaku operator BUMDes Kabupaten Paniai mengatakan bahwa 199 Desa sudah lolos verifikasi akta persetujuan dari kemendes PDTT.

“Maka yang sudah harus diresmikan yaitu program kerja di desa masing-masing, biar desanya bisa menjalankan program kerja di lapangan bersama masyarakat Desa setempat,” tutupnya

Reporter: Yugo

Editor: Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: