GEMPPAR Bogor Raya Desak Kejari Proses Dugaan Penyerobotan Lahan milik Negara di Kota Bogor

BOGOR (KM) – Hilangnya aset milik negara yang sudah puluhan tahun dan dikuasai oleh para mafia tanah, menjadi salah satu fenomena yang terjadi di hampir setiap wilayah bumi Nusantara.

Raibnya aset negara tersebut termasuk juga yang terjadi pada aset milik Kementerian Kesehatan yang sudah lama dikuasai dan dimiliki oleh para “mafia tanah” yang ada di wilayah Kota Bogor.

Melihat hal tersebut, aktivis yang tergabung Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (GEMPPAR), tepatnya pada hari Rabu, 17 November tahun 2021 lalu telah mengirimkan Surat Aduan Masyarakat kepada JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI dengan Nomor Surat 026/B/GEMPPAR/X/2021.

Selanjutnya, pada hari Kamis, 9 Desember 2021, GEMPPAR juga melakukan pengecekan terkait surat aduan yang telah dilayangkan tersebut, dan didapatkan informasi bahwa surat aduannya tersebut telah dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor R-/543 tanggal 1 Desember 2021.

Kemudian, pada hari Senin, 10 Januari 2022, GEMPPAR melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Bandung, dan saat itu diterima oleh pihak Penkum Kejaksaan Tinggi Bandung dan pihaknya mendapatkan informasi bahwa laporan dan aduan GEMPPAR akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Padahal, jauh hari sebelum GEMPPAR melakukan pelaporan ke JAMPIDSUS Kejaksaan Agung, pihaknya sudah melakukan pelaporan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor, tepatnya pada tanggal 18 Maret Tahun 2021.

Advertisement

“Maka dari itu, bersama ini kami yang tergabung dalam Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (GEMPPAR) Bogor Raya, dimana dalam Presidium tergabung beberapa elemen gerakan, antara lain: Jaringan Masyarakat Pendukung Jokowi Bogor Raya (Jampe Jokowi Bogor Raya), Mahasiswa Pancasila, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bogor, Gerakan Pemuda Nusantara Kota Bogor, Pemuda Nasionalis Kota Bogor, Pemuda Pendamping Kota Bogor, menyatakan sikap,”

Meminta kepada Direktorat Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung untuk segera menangani kasus dan aduan kami, dimana telah diketahui bahwa adanya aset milik negara yang saat ini dikuasai oleh mafia mafia tanah di wilayah hukum Kota Bogor dan merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung, dalam hal ini Direktorat Penyidik JAMPIDSUS dalam menangani dan mengungkap penyerobotan lahan yang di miliki oleh negara.

Negara harus hadir, dan negara tidak boleh kalah oleh para cukong cukong dan mafia mafia tanah, khususnya mafia mafia yang ada di wilayah Kota Bogor.

Meminta kepada Kejari Kota Bogor untuk segera melakukan dan memproses kasus hukum dalam penyerobotan lahan dan tunggakan pajak yang merugikan keuangan negara.

Demikian pernyataan Presidium GEMPPAR Bogor Raya dalam surat terbuka yang diterima KM siang ini 16/2.

(Red)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: