KUPAS KOLOM : DPR Harus Tolak Pengesahan RUU IKN

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi
Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi

Oleh Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis

Rencananya DPR akan mengesahkan RUU IKN (Ibu Kota Negara) menjadi Undang Undang pada Selasa, 18 Januari 2022.

Pengesahan RUU IKN ini terlalu buru-buru, dan kurang kajian atas lokasi lahan Ibu Kota Negara baru tersebut. Sebaiknya Panitia Khusus RUU Ibu Kota segera mengundang ahli geologi untuk mengetahui potensi bahaya ketika lokasi IKN itu berada penuh pada lahan gambut dan lahan sumber daya batu bara.

Ketika IKN tetap berada di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, maka bahaya yang dihadapi pemerintah bukan ancaman peluru kendali dari negara asing atau teroris. Tetapi lahan gambut, dan lahan yang berisi batu bara yang berpotensial menghancurkan aset gedung gedung perkantoran pemerintah.

Perlu diketahui, bahwa yang namanya lahan gambut itu mempunyai kencendurungan untuk menimbulkan proses pembakaran spontan akibat adanya oksidasi. Jadi tidak perlu adanya pembakaran secara sengaja, hanya dengan adanya cuaca panas ekstrim akibat dampak El Nino, lahan gambut bisa menjadi api atau asap yang menganggu kinerja pemerintah.

Kemudian, di IKN akan dibangun gedung gedung pemerintah bertingkat dengan menggunakan pondasi dalam seperti tiang pancang. Ketika pondasi tiang pancang pada kedalaman tertentu menyentuh sumber daya batu bara maka akan terjadi proses oksidasi yang menyebabkan kerusakan pada beton dan besi tiang pancang. Ketika tiang pancang gedung kantoran pemerintah bertingkat mengalami kerusakan, maka tinggal tunggu waktu saja, bangunan gedung pemerintah tersebut akan runtuh.

Advertisement

Yang terakhir adalah rencana anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp500 triliun. Dan alokasi anggaran sebesar Rp500 triliun menurut CBA (Center for Budget Analysis) merupakan paket akal-akalan saja. Sengaja dikecil-kecilkan agar tidak ada reaksi dari publik dan DPR.

Sebagai pembanding saja, biaya pindah ibukota Kazahkstan dari Almaty ke Astana/Nursultan pada tahun 1998 sebesar USD 30
miliar (setara Rp450 triliun), yang jika dikonversikan ke nilai saat ini bisa 4 kali
lipat setara USD 120 miliar dolar (setara Rp 1.800 triliun). Luas kota Nursultan
hanya 722 kilometer persegi atau ekuivalen 72.200 hektare.

Kok Indonesia bisa pindah ibu kota negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan rencana luas 256.142 Hektare
(3,5 kali lipat luas Nursultan) cuma membutuhkan biaya Rp500 triliun dengan
lokasi Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang sangat-sangat buruk, hutan belantara, banyak lubang bekas tambang dan lahan gambut.

Maka dari gambaran ini, kami dari CBA meminta kepada DPR agar jangan dulu mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang sebelum ada kajian yang komprehensif. Masa DPR mau dipaksa-paksa pemerintah Jokowi hanya sebagai tukang stempel saja, kaya zaman Orde Baru.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: