Sekdes dan Ketua RT Desa Gunung Bunder 1 Pamijahan Bantah Tuduhan Pungli dalam Pengolektifan KKS

(dok. KM)
(dok. KM)

BOGOR (KM) – Viralnya berita di media sosial terkait pengolektifan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) hingga terjadinya dugaan pungli mengundang reaksi Sekretaris Desa dan para ketua RT di Desa Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan, yang turut angkat bicara menanggapi pemberitaan yang bersumber dari salah satu media online tersebut.

Menurut mereka, kehebohan muncul akibat narasi berita online yang dinilainya terlalu tendensius. Kendati demikian, mereka tetap mengakui jika tulisan tersebut merupakan haknya jurnalis media tersebut.

“Benar, akan tetapi harusnya kawan si penulis harus memahami juga situasi dan kondisinya, sementara saya kan hanya menyambungkan informasi bahwa program tersebut sudah bisa diambil. Hal itu pun saya lakukan atas dasar pihak agen yang minta batuan agar informasi ini nyampe dengan cepat ke KPM nya melalui grup WhatsApp RT itulah saya sampaikan,” ujar Nurhayanti, Sekdes Gunung Bunder 1 kepada awak media 14/9.

“Terkait pengolektifan kartu yang dilakukan oleh ketua RT, memang benar itu himbauan dari saya, akan tetapi hal itu saya lakukan bertujuan agar tidak terjadi kerumunan, guna mencegah penularan wabah virus covid di masyarakat kami, dan itupun hanya bagi KPM yang tidak keberatan, nah adapun adanya informasi dugaan pemotongan uang KPM sebesar 70.000 katanya dilakukan oleh ketua RT, informasi itu saya telusuri ternyata cukup beralasan,” lanjut Sekdes.

“Untuk transportasi dan akomodasi 20.000, kas RT 50.000 itu bukan atas imbauan dari saya, akan tetapi kalaulah tindakan saya dianggap salah, saya secara pribadi mohon maaf, namun yang jelas tidak ada unsur untuk merugikan masyarakat khususnya KPM BSP. Supaya lebih jelasnya silahkan tanya langsung ke mereka,” jelas Nurhayanti.

Advertisement


Sementara itu, Hudaefah selaku ketua RT 01/05 yang mewakili RT lainnya menerangkan jika jika potongan tetsebut bukan merupakan pungutan.

“Menurut kami itu bukan pungutan, karena transportasi dan akomodasi memakai biaya yang 20.000, itulah kami alokasikan kesana, sementara yang 50.000 per KPM itu untuk kas RT selama 5 bulan, mengingat banyaknya kegiatan di lingkungan seperti kegiatan dadakan dari pemuda, kegiatan sosial hingga kematian dan lainnya, dan kami menyampaikan ke masyarakat pun yang rela kan,” terangnya.

“Terkait pengolektifan kartu memang benar, itu memang himbauan dari Bu Sekdes, tujuannya kan supaya tidak terjadi kerumunan, selain itu juga menghemat waktu, coba kalau gak dikolektif gak bisa ngebayangin masyarakat yang dapat bantuan berkumpulan di agen dan gak mungkin kelar 1 hari,” tutupnya.

Dukungan dan apresiasi terhadap Ketua RT turut disampaikan 2 KPM yaitu ibu Ai dan ibu Atikah, yang menyatakan jika hal yang dilakukan cukup membantunya sebagai penerima bantuan.

“Menurut saya sih apa yang dilakukan pak RT malah membatu, soalnya kalau diambil sendiri ongkos ojeknya akan sama, selain itu memang juga kan di kampus sudah menjadi tradisi setiap ada kegiatan sosial kita berpartisipasi, nah mumpung pas ada milik rejeki ini kita kasih 50.000, ngitung-ngitung iuran untuk 5 bulan ke depanlah,” ungkapnya.

Reporter: Dudin
Editor: Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: