Pilkades di Bengkulu Selatan Dianggap Rawan Politik Uang

foto: Ilustrasi Pilkades
foto: Ilustrasi Pilkades

BENGKULU SELATAN (KM) – Tidak lama lagi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan akan kembali digelar. Kini jadwal tahapan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sudah dimulai tahapannya hingga penetapan nomor urut calon kepala desa.

Perbincangan kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tersebut sudah mulai kencang, diskusi dari media sosial hingga di warung kopi, dari kelompok elit hingga masyarakat petani dan pemuda di perdesaan.

Pertarungan Pilkades tahun ini sepertinya sedikit berbeda dengan beberapa tahun lalu, dengan tensi dan kerawanan lebih tinggi mengingat saat ini desa telah mengelola anggaran cukup fantastis yakni 1 hingga 2M. Hanya 6 tahun yang lalu, total anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih berada di kisaran 200 hingga 300 juta rupiah yang dikelola oleh desa itu sendiri. Anggaran desa yang sangat fantastis ini dianggap menjadi daya tarik tersendiri bagi kontestan untuk bertarung dalam ajang demokrasi desa yang di gelar 6 tahun sekali tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang warga Bengkulu Selatan, Novrianto, kepada KM Bengkulu Rabu 5/5.

Dikatakan Novrianto, tingginya APBDes mengundang persaingan menarik dalam kontetasi ini, selain adanya peluang bagi siapa saja untuk ikut berkompetisi tanpa ada biaya pencalonan. Hal ini memicu rawan terjadinya politik uang.

“Tingginya Anggaran APBDes yang sangat fantastis menjadi faktor terjadinya politik uang di masyarakat, apalagi menjadi calon kepala desa kini pendaftaran tanpa dipungut biaya,” ujarnya Rabu 5/5.

Advertisement

“Jika mencermati aturan pemilihan kepala desa ini hanya ada satu pasal menyebutkan larangan poltik uang yakni sebagaimana disebutkan, pelaksana kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat pemilih. Itupun juga subyek hukum pelaksana kampanye yang dimaksud tidak jelas dan tidak diterangkan dalam aturan tersebut. Siapa gerangan, makhluk halus yang dimaksud sebagai ‘pelaksana kampanye’ sangat tidak jelas,” kata Novrianto.

Belum lagi bicara sanksinya, tak ada satupun norma yang mengatur terkait sanksi pelaku politik uang dalam aturan tersebut. Tentu hal ini akan memberikan implikasi serius dalam memerangi politik uang yang merusak demokrasi dan mental masyarakat. “Seolah aturan ini memberikan pembiaran liar kepada kontestan untuk memenangkan kontestasi dengan bisa menghalalkan segala cara termasuk menghamburkan uang agar masyarakat memilihnya. Payung hukum larangan politik uang boleh dikatakan antara ada dan tiada. Tetapi bagi saya sama saja tidak ada,” katanya.

“Tidak ada jalan lain sebagai upaya pencegahan menjelang Pilkades, wajib bagi penyelenggara Pilkades untuk memaksimalkan pencegahan, memperkuat pengawasan dan penindakan serta wajib mensosialisasikan kembali regulasi khususnya berkaitan aturan larangan politik uang, karena kalau tidak maka kebiasaan buruk di Pilkades memilih secara pragmatis juga akan berdampak pada pembangunan Desa enam tahun yang akan datang. Semoga saja tidak,” pungkasnya.

Reporter: Th

Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: