LSM NCW Dorong Kejari Usut Kejanggalan Proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Pengasinan

Foto: Ketum LSM NCW Linden Ginting didampingi Sekjen NCW dan Kuasa Hukum (Dok. KM)
Foto: Ketum LSM NCW Linden Ginting didampingi Sekjen NCW dan Kuasa Hukum (Dok. KM)

DEPOK (KM) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW) menilai janggal proyek pembangunan kantor Kelurahan Pengasinan, Kota Depok, yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan diresmikan pada tanggal 10 Januari 2018 silam.

Hal tersebut diungkapkan Linden Ginting, Ketua Umum LSM NCW saat jumpa pers di lobi kantor dinas PUPR Kota Depok, Kamis 4/2 sekitar pukul 10.30 WIB.

Linden yang didampingi Sekjen NCW dan kuasa hukumnya menyampaikan bahwa pihaknya menduga adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut baik dari segi material, pekerjaan, dan administrasinya.

Dalam paparannya, Linden juga mengungkapkan beberapa temuan di lapangan oleh pihaknya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh dinas terkait dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Dari data yang diperoleh LSM NCW, nilai proyek pembangunan Kantor Kelurahan Pengasinan menggunakan dana APBD dengan pagu anggaran Rp2.491.337.000 dengan nomor SPMK 602/PPK/SPMK/FSK/-09.TABA/V/DPP/2017. Sebagai pelaksana pembangunan yaitu PT. Lyhamulik Bengkan Turan dan diawasi oleh konsultan pengawas dari CV. Delta Arsitektur dan di bawah pengawasan langsung Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender yang berakhir di bulan November 2017.

Menurut Linden, salah satu kejanggalannya yaitu pekerjaan yang belum selesai 100% namun sudah diresmikan oleh Wali Kota Depok pada tanggal 10 Januari 2018.

“Yang lebih miris lagi, belum ada satu tahun kantor dipergunakan untuk aktivitas kelurahan, bangunan sudah rusak, langit-langit runtuh, beruntungnya tidak ada korban saat kejadian, ini jelas menandakan pekerjaannya tidak benar dan bermasalah,” kata Linden.

Advertisement

Linden menekankan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas proyek janggal tersebut adalah seseorang berinisial “D” dari Dinas Rumkim yang saat itu ia menjadi Kabid Rumkim.

“Menurut informasi yang kami terima, dari penanggung jawab pelaksananya mengaku sudah memberikan dana sekitar Rp144 juta untuk membuka blokir, agar pembayaran kepada pelaksana segera dilakukan oleh Dinas,” lanjut Linden.

Di tempat yang sama, Julianta Sembiring, penasehat hukum NCW, mengatakan bahwa pihaknya akan segera membawa masalah tersebut ke Kejaksaan Negeri Depok.

“Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, walaupun pekerjaan sudah selesai dan mungkin sudah ada perbaikan, kalau saya melihatnya dugaan kelalaian dalam pekerjaan ini memang tetap harus diberikan sanksi kalau memang terbukti, makanya kita minta Kejaksaan nanti yang bekerja dan menuntut,” ujar Julianta.

Sementara itu, Dedy, Sekjen NCW menegaskan bahwa NCW akan “terus fokus” membantu pemerintah dalam mengungkap praktek-praktek korupsi di Kota Depok.

“Harapannya tentu karena di Depok ini kan tingkat korupsinya tingkat tinggi, nah NCW ingin turut serta membantu Pemerintah dalam memberantas korupsi di Kota Depok, karena saya lihat cukup parah korupsinya, makanya atensi kita cukup kita perhatikan ke berbagai dinas di Kota Depok,” pungkasnya.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*