Pengawasan Lemah, Aktivis Duga Proyek-proyek di Kota Bekasi Menjadi Bancakan Kontraktor dan Konsultan Nakal

Salah satu proyek betonisasi jalan di Kota Bekasi (dok. KM)
Salah satu proyek betonisasi jalan di Kota Bekasi (dok. KM)

BEKASI (KM) – Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dipercayai pemerintah Kota Bekasi kepada kontraktor masih saja terlihat banyak kejanggalan. Hal itu diduga dikarenakan. lemahnya pengawasan konsultan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Di antara kejanggalan yang tampak adalah pengurangan volume ketebalan beton di lokasi pengerjaan betonisasi jalan di sejumlah lokasi, seperti pengecoran jalan di Perumahan Vida Jalan Apel Merah III, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, yang dikerjakan oleh pelaksana berinisial “Kris”.

Kasus serupa tampak pada pekerjaan pengecoran jalan di Jalan Raya Taman Narogong Indah, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, dimana beton yang dituangkan untuk jalan tidak memenuhi kapasitas papan bekisting.

Ketua komunitas peduli Bekasi (KPB), Yanto Purnomo mengatakan, ini semua dikarenakan lemahnya pengawasan konsultan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi.

“Konsultan itu sudah dibayar oleh pemerintah untuk pengawasan, yang notabenenya memakai anggaran APBD, jadi mereka harus bekerja sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dalam surat perjanjian kontrak,” terang Yanto kepada KM, Minggu 22/11.

“Namun terkadang ketika pihak kontraktor sedang melakukan kecurangan dalam sesuatu kegiatan, seakan-akan konsultan tutup mata, apa memang mereka dapat fee dari kontraktor, sampai tidak berani tegas?” ucap Yanto.

Advertisement

“Kalau memang konsultan selalu diam ketika kontraktor melakukan kecurangan, saya menduga ada permainan kongkalikong antara konsultan dan pemborong. Dengan itu saya meminta kepada kepala DBMSDA Kota Bekasi, agar melakukan ketegasan, karena di masa covid-19 ini pemerintah tetap melakukan program pembangunan infrastruktur di setiap jalan-jalan yang rusak diperbaiki dengan baik dan maksimal,” tegasnya.

Yanto juga mengungkap temuan pihaknya bahwa dalam proyek-proyek ini memang ada sejumlah kecacatan prosedural, sehingga ia meminta pihak Kejaksaan agar turun tangan.

“Berdasarkan informasi yang saya dapat, ada dugaan pimpinan konsultan bermain proyek yang merangkap menjadi kontraktor, karena di beberapa kegiatan di Kota Bekasi dikerjakan oleh pimpinan konsultan yang dipercayai oleh DBMSDA, untuk itu saya berharap Kejaksaan Negeri Kota Bekasi lakukan pemeriksaan proyek yang dikerjakan pimpinan konsultan yang merangkap jadi pemborong, agar semua terbongkar siapa saja aktor intelektualnya yang bermain,” pungkasnya.

Reporter: Den
Editor:HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*