Warga Sulit Lunasi Tunggakan BPJS, Ketua Fordep Minta Pemkot Depok Transparan dalam Pengelolaan BPJS PBI

Bocah penderita DBD dari keluarga kurang mampu di sebuah RS di Depok (dok. KM)
Bocah penderita DBD dari keluarga kurang mampu di sebuah RS di Depok (dok. KM)

DEPOK (KM) – Masih ada saja warga Depok yang kesulitan dalam menikmati fasilitas BPJS Kesehatan akibat tertunggaknya pembayaran iuran bulanan. Hal ini menjadi ironi di situasi Pilkada yang mulai ramai dengan keriuhan para pendukung masing-masing pasangan calon.

Padahal, tunggakan iuran BPJS itu timbul akibat faktor kesulitan ekonomi dan situasi pandemi covid-19 dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan pemerintah sejak Maret 2020 lalu, yang berdampak luas pada keadaan ekonomi masyarakat.

Iwan (bukan nama sebenarnya), seorang pengendara ojek online, kepada KM  siang ini 4/10 mengeluhkan kondisi anaknya yang mengalami DBD yang kesulitan mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan. Hal itu diakuinya, karena dirinya sudah menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan sejak 2015 hingga 2020.

Iwan mengaku, kondisinya yang berprofesi seorang pengendara ojek online dan istrinya yang hanya sebagai ibu rumah tangga, merasa kesulitan jika harus membayar iuran BPJS Kesehatan, karena dirinya selain harus menanggung biaya sehari-hari keluarganya, juga punya kewajiban cicilan motor yang digunakannya untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Advertisement

Keadaan dirasakan semakin sulit tatkala wabah covid-19 melanda negeri ini, dan diperparah dengan situasi dimana kendaraan untuk mencari nafkahnya tersebut ditarik secara sepihak oleh pihak leasing akibat tunggakan pembayaran.

Menanggapi situasi pelik yang dialami warga tersebut, Beni, Ketua “Forum Depokrasi” (Fordep) meminta Pemerintah Kota Depok agar transparan dalam hal pengelolaan peserta BPJS PBI yang iurannya dibayarkan melalui APBN/APBD.

Menurut Beni, pelaksaan BPJS PBI belum dilakukan secara merata oleh pihak yang seharusnya melaksanakannya, yaitu pihak kelurahan.

“Seharusnya program BPJS yang dibayarkan oleh Pemerintah sudah merata, kenapa hal kejadian ini harus terjadi di wilayah kota yang sudah besar? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga di Kota penyangga ibukota ini harus terjadi kasus di mana masyarakat ekonomi lemah harus menanggung beban dalam melunasi asuransi masyarakat yang dikelola oleh BPJS?” tegasnya.

Saat berita ini ditayangkan, kondisi anak yang menderita DBD tersebut sudah membaik, namun belum diperbolehkan untuk pulang.

Reporter: Albert
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*